Tuesday, 7 August 2018

author photo
PORTALTEBO.com - Sejumlah anggota BPD dan sejumlah perwakilan masyarakat Desa Tambun Arang, Kecamatan Sumay, Selasa (07/08/2018), rapat bersama anggota Komosi I DPRD Tebo, di ruang rapat Komisi I DPRD Tebo.

Rapat ini membahas soal pernikahan Mardiana Kades Tambun Arang dengan Herman Kades Muaro Sekalo, Kecamatan Tebo, yang dianggap tidak sah.

Rapat ini sempat memanas saat anggota BPD Tambun Arang mempertanyakan kebijakan Pemda Tebo yang dianggap tidak memperdulikan masalah keabsahan pernikahan kedua Kades tersebut.

Tidak hanya itu, BPD Tambun Arang dan Dewan juga sangat menyayangkan ketidak hadiran Kadis PMD Tebo selaku leading sektor pemerintahan desa. Namun, PMD hanya mewakilkan staf biasa yang sama sekali tidak mengerti permasalahan.    

Dalam rapat tersebut, Kepala KUA Kecamatan Sumay, Sanusi menerangkan bahwa, menurut UU Perkawinan No 1 Tahun 1974, pernikahan kedua Kades tersebut tidak sah. Pasalnya, pihak perempuan (Mardiana,red) mewalikan kepada bapak tirinya melalui pesan singkat SMS. "Menurut UU pernikahan hal tersebut tidak boleh dilakukan," ujarnya.

Sementara, Mahyudin anggota Komisi I DPRD Tebo dalam rapat menegaskan, pihaknya akan mendorong Pemkab Tebo untuk mempercepat proses penyelesaian di kasus kedua kades tersebut.

“Dari penjelasan KUA, pernikahan kedua Kades tersebut telah melanggar UU Perkawinan. Jadi ini harus cepat diselesaikan, “kata Mahyudin.

"Saya minta kepada PMD agar peka dengan masalah ini. Jangan sampai masyarakat terus-terusan ribut," tegasnya.

Asnawi, Ketua BPD Tambun Arang mengatakan, pihaknya terpaksa minta bantu dengan DPRD Tebo. Sebab, kata dia, sudah hampir 2 bulan ini tidak ada tanggapan dari Pemkab Tebo atas atas masalah ini.

"Kami terpaksa ngadu ke DPRD, karena selama ini Pemkab Tebo tidak pernah menanggapi hal ini," jelasnya.

Asnawi juga mengatakan bahwa, kades Mardiana dan Suherman sejak 1 Juli lalu sudah hidup satu rumah. Jika menurut UU Perkawinan pernikahan kedua kades tersebut tidak sah, maka selama ini kedua Kades itu telah melakukan zina.

Sebelumnya, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama tokoh masyarakat dan tokoh pemuda desa Tambun Arang, kecamatan Sumay, Selasa (31/7/2018), mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tebo.

Kedatangan rombongan ini untuk mengantar surat resmi ke DPRD Tebo terkait usulan agar Mardiana, Kades Tanbun Arang dinonaktifkan dari jabatannya atau mundur dari jabatannya.
Ketua BPD Tambun Arang, Asnawi saat di konfirmasi membenarkan perihal tersebut. “Iya, saya bersama tokoh masyarakat dan tokoh pemuda mewakili masyarakat desa Tanbun Arang minta kepada DPRD Tebo agar segera menyelesaikan persoalan di desa kami,”kata dia.

“Intinya, kami menolak dan meminta kepada Pemerintah daerah (Pemda) Tebo melalui DPRD, untuk segera menonaktifkan Kades Tambun Arang dari jabatannya,”kata dia lagi.

Menurut Asnawi, masyarakat desa Tambun Arang selama ini sudah dibikin resah oleh Kades Mardiana akibat perbuatan arogansinya. “Maka dari itu kami segenap masyarakat desa Tambun Arang menolak dan tidak ingin dipimpin oleh oknum Kades tersebut“tegas Asnawi.

Sebelumnya, jelas Asnawi, pihaknya (BPD) telah menyurati Bupati Tebo H.Sukandar agar segera mengnonaktifkan Kades Tambun Arang.

Sebelumnya pada Senin (16/07/2018), ratusan warga, tuntut Mardiana Kepala Desa (Kades) Tambun Arang, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, Jambi, diberhentikan dari jabatannya sebagai Kades desa tersebut.

Tuntutan warga yang mayoritas ibu rumah tangga (IRT) ini, disampaikan saat gelar aksi demo di kantor desa Tambun Arang.

Warga menduga jika Kades mereka telah merebut suami orang atau pelakor. Warga juga menduga pernikahan yang dilakukan bersama suaminya yang juga menjabat sebagai Kades Muara Sekalo, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, dinilai tidak sah karena wali yang datang diwakili ayah tiri Kades.

Selain orasi, saat aksi ratusan warga ini juga membawa poster yang berisikan kecaman terhadap Kades.

“Kami minta kades diberhentikan karena merebut suami orang, “ketus salah seorang IRT saat orasi didepan kantor desa Tambun Arang, Kecamatan Sumay.

Tundingan warga ini ditepis oleh Mardiana Kades Tambun Arang Kecamatan Sumay. Dia mengaku jika pernikahan dirinya dengan suaminya tersebut sudah diizinkan oleh istri suaminya. “Saya sudah mendapatkan izin dari istri suami saya,”ujar Buk Kades.

Dia juga membantah jika pernikahannya tersebut tidak sah.Menurutnya, pernikahan dirinya dengan suaminya tersebut sudah sah secara agama Islam. “Bapak kandung saya telah mewakilkan kepada ayah tiri saya sebagai saksi nikah. Karena bapak kandung saya di Jawa, “singkat Buk Kades.

Aksi warga desa ini ternyata diikuti juga oleh BPD di desa tersebut. Warga mereda setelah Camat Sumay berjanji akan memfasilitasi pertemukan warga dengan Sukandar Bupati Tebo. Hal ini dikatakan langsung oleh Efendi, warga Desa Tambun Arang, “Akhirnya kami bisa tenang setelah dijanjikan akan ditemukan dengan bapak bupati, “ujar Efendi usai aksi.

Jika warga menuntut terkait dugaan pernikahan sirih, BPD justru mempertanyakan 3 poin terkait langkah dan kebijakan yang diambil oleh Kepala Desa Tambun Arang.

Tiga poin yang ditanyakan oleh BPD Tambun Arang ini adalah, terkait pernikahan Kepala Desa Tambun Arang dengan Kepala Desa Muara Sekalo yang dinilai bertentangan dengan PP Nomor 10 Tahun 1983, Tidak kooperatif dan transparansinya Kepala Desa Tambun Arang, serta terkait pengangkatan perangkat desa.

"Surat kita dari BPD nomor 144 juga ditanggapi oleh pak Camat, dimana nanti akan diteruskan ke pak Bupati,"kata beberapa anggota BPD Tambun Arang. (p01)

This post have 0 komentar

Next article Next Post
Previous article Previous Post

Advertisement