Sunday, 25 February 2018

author photo
PORTALTEBO.com - Belum tuntasnya kegiatan Program Pengadaan Sertifikat Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) di Kabupaten Tebo hingga akhir Februari Tahun 2018 ini turut menjadi perhatian Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jambi. Lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik ini meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tebo melayani masyarakat dengan baik sesuai Standard Operating Procedure (SOP)

"Apapun alasannya, layanilah masyarakat dengan baik sesuai SOP," ujar Taufik Yasak, Ketua Ombudsman RI Perwakilan Jambi, Minggu (25/02/2018).
Jelasnya, yang pertama pihak BPN harus transparan kepada masyarakat mengenai syarat, ketentuan dan biaya yang berkenaan dengan SOP pengurusan sertifikat Prona tersebut.

Yang kedua, lanjut dia, kerja dengan urutan prosesnya, kalau semua sertifikat Prona dijadwalkan selesai paling lambat akhir tahun 2017, ya tahun itu juga harus selesai.

"Tidak ada alasan, termasuk alasan selalu kekurangan tenaga yang menjadi sebab lambannya penanganan, karena solusinya sudah jelas, pihak BPN dapat merekrut tenaga kontrak atau honorer apabila dibutuhkan," tegasnya.

Menurut Taufik, dalam permasalahan ini Pemerintah Eksekutif dan Pemerintah Legislatif juga harus peka, karena ini menyangkut kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

"Apabila tanah atau lahan masyarakat mempunyai sertifikat, artinya ada kepastian hukum dan masyarakat akan merasa nyaman saat beraktivitas, dengan sertifikat juga masyarakat bisa mengajukan pinjaman ke Bank untuk modal usaha," terangnya.

"Bukankah sebelum Pilkada dan Pileg dahulu janji untuk memakmurkan rakyat selalu didengung- dengungkan, sekarang buktikan janji- janji tersebut," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, bahwa program sertifikat Prona yang diajukan ratusan warga Desa Betung Bedarah Barat kepada BPN Tebo sejak tahun 2016 lalu tak kunjung terbit.

"Sertifikat Prona yang diajukan ratusan warga Desa Betung Bedarah Barat Kecamatan Tebo Ilir pada sejak tahun 2016 silam belum juga terbit, padahal semua persyaratannya sudah kita penuhi," ungkap Sopiyanto, warga Desa Betung Bedarah Barat.

Lanjutnya, hingga kini, sudah hampir masuk dua tahun, belum juga ada kabar kapan sertifikat yang dinanti- nantikan warga tersebut akan terbit.

Menurutnya Sopiyanto, yang belum terbit itu, bukan hanya sertifikat prona warga Desa Betung Bedarah Barat, tapi juga ribuan warga Desa lainnya.

"Sedangkan dikabupaten lain, tiga bulan setelah diukur biasanya serifikat Prona tersebut langsung terbit, kenapa di Kabupaten Tebo ini lama sekali, kalau pun ada kendala harusnya dikasih tahu melalui Kadesnya masing- masing," sebutnya. (p01)
Next article Next Post
Previous article Previous Post

Advertisement