Tuesday, 23 January 2018

author photo
OLEH : AHDIYENTI S.Ag M.Pd.I

Secara umum, partisipasi Politik adalah bentuk keikutsertaan seseorang dalam aktifitas politik. Ada berbagai bentuk partisipasi politik yang dikenal yaitu:
1) Keikutsertaan seseorang dalam lembaga pengambilan keputusan publik atau lembaga negara yang dipilih melalui mekanisme pemilihan,
2) Keikutsertaan secara seseorang di dalam suatu partai politik atau organisasi politik,
3) Keikutsertaan seseorang secara aktif dalam kegiatan politik tanpa menjadi anggota suatu organisasi politik,
4) keikutsertaan seseorang dalam pemilihan umum untuk merekrut orang-orang untuk menduduki jabatan politik.

Sedangkan partisipasi, memiliki dua makna, yaitu ikut serta secara aktif dan ikut serta secara pasif dalam suatu organisasi atau kegiatan politik. Ada hubungan yang erat antara pemilu dan partisipa¬si politik perempuan. Pemilu adalah wujud dari pengakuan dari pentingnya partisipasi politik perempuan.

 Sebaliknya, partisipasi politik perempuan adalah salah satu kunci utama keber¬hasilan dan penentu kualitas penyelenggaraan pemilu.
Oleh karenanya, pemerintah memberikan sebutan pemilu sebagai “Pesta Demokrasi”.  Penempatan kata “Pesta” dimaksudkan untuk memberi makna bahwa pe¬milu adalah suatu peristiwa yang menyenangkan atau menggembirakan. Hal ini dimaksudkan agar setiap warga pemilik hak pilih tidak merasa takut dan berat hati untuk mengikuti pemilu, sehingga semua pihak hadir, memberi¬kan partisipasinya dalam “Pesta Demokrasi” tersebut.

Tanpa partisipasi politik rakyat pemilu tidak akan ter¬wujud. Rendahnya partisipasi politik rakyat dalam pemilu adalah tanda dari rendahnya kualitas penyelenggaraan pemilu. Dan rendahnya kualitas pemilu akan menentukan derajat demokrasi suatu pemerintahan. Rendahnya parti¬sipasi rakyat dalam pemilu juga akan berakibat pada ren¬dahnya legitimasi dan kinerja pemerintahan hasil pemilu.

Rendahnya partisipasi politik perempuan akan dapat mengakibatkan rendahnya keterwakilan perem¬puan dalam lembaga perwakilan rakyat. Hal ini terjadi, karena pemilih perempuan yang diharapkan akan lebih banyak memberikan suaranya kepada calon anggota legislatif ternyata tidak menggunakan hak pilihnya.
Rendahnya partisipasi rakyat, disebabkan karena banyak pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya atau disebut dengan golongan putih (golput).

Umumnya golput disebabkan oleh:
1) kesalahan dalam pemutakhi¬ran data pemilih, seperti misalnya pemilih yang sudah meninggal atau pindah domisili, tetapi masih terdaftar,
2) banyaknya pemilih yang merantau atau bermigrasi tetapi status kependudukannya masih di daerah tersebut,
3) pemilih yang secara sengaja tidak menggunakan hak pilih¬nya karena tidak memahami pentingnya partisipasi politik rakyat dalam pemilu, dan
4) Pemilih yang secara sengaja tidak menggunakan hak pilihnya karena hal itu merupakan pilihan politiknya, disebabkan oleh harapan-harapannya terhadap pemilu tidak menjadi kenyataan.

Untuk mencegah tingginya golput, perlu dilakukan:
1) Perbaikan sistem dan mekanisme pemutakhiran data, dengan melibatkan pimpinan warga (Rukun Tetangga dan Rukun Warga, Kepala Dusun) dan petu¬gas layanan publik dari tingkat paling dekat dengan masyarakat.
2) Secara terus menerus melakukan pendidikan ke¬warganegaraan, pendidikan politik dan pendidikan pemilih
3) Melibatkan tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam ma¬syarakat, seperti tokoh adat, tokoh agama, tokoh seni dan kebudayaan, tokoh-tokoh yang menjadi panutan masyarakat.
4) Melibatkan lembaga –lembaga formal dan informal untuk mendorong partisipasi politik rakyat.
5) Bekerjasama dengan media, baik media mainstream seperti koran, radio, atau televisi, dan media alternatif seperti radio komunitas untuk mempromosikan pentingnya masyarakat berpartisipasi dalam pemilu dan penyelenggaraan pemilu damai.

Berbagai upaya melalui sosialisasi dan pendidikan perlu dilakukan untuk mencegah golput atau rendahnya partisipasi masyarakat.
Sosialisasi dan pendidikan ini harus dilakukan secara inklusif, menjangkau semua lapisan masyarakat, terma¬suk kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini tidak memperoleh akses terhadap informasi dan pengetahuan, seperti kelompok masyarakat adat, petani, nelayan, pe-nyandang disabilitas, buruh, dan lanjut usia.

Pendidikan atau sosialisasi harus mempertimbang¬kan waktu dan tempat yang memungkinkan laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan informasi tersebut. Materi, media dan ba¬hasa yang digunakan dalam pendidikan atau penyebaran informasi tersebut harus tanggap terhadap situasi ma¬syarakat penerima informasi, seperti misalnya, banyaknya penduduk, terutama kaum perempuan yang buta huruf dan tidak cakap berbahasa Indonesia.
Semakin banyak dilakukan pendidikan politik atau so¬sialisasi, akan semakin banyak warga yang memiliki hak pilih, tergerak untuk berpartisipasi dalam pemilu. Pada akhirnya, semakin banyak pemilih yang menggunakan hak pilihnya, akan berakibat semakin kuatnya legitimasi penyelenggaraan pemilu.

 Akhirnya, akan semakin kuat pula legitimasi pemerintahan yang dihasilkan dari pemilu tersebut.
Untuk itu, penting bagi warga negara pemilik hak pilih untuk menggunakan hak pilihnya sebagai bentuk dari partisipasi politik warga untuk menentukan arah masa depan Indonesia yang lebih baik.

*Komisioner KPU Kabupaten Tebo
Next article Next Post
Previous article Previous Post

Advertisement