Thursday, 25 January 2018

author photo
Oleh : Penulis : Kompol Yhuda Pranata, S.I.K, SH

Menurut Komisi Pemilihan Umum (KPU), tahun 2018 ini akan digelar Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) serentak di 171 daerah di seluruh Indonesia. Rinciannya adalah 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten yang akan melangsungkan pesta demokrasi untuk memilih kepala daerah.

Sebagai masyarakat yang baik, kita tentu perlu memaknai Pilkada sebagai proses demokrasi yang dibingkai dalam kerangka kebersamaan.  Perkara dukung-mendukung pasangan calon (paslon) adalah perkara biasa.   Perkara kompetisi partai politik (parpol) di belakang paslon-paslon juga biasa. Tapi kita harus bersepakat bahwa kita semestinya hanya melihat kualitas kandidat di satu sisi dan proses pilkada yang bermartabat di sisi lain.

Jadi kandidat yang maju harus dinilai berdasarkan kualitas, kredibilitas, kemumpunian track recordnya,  dan dianggap layak menjadi kepala daerah.  Itulah kriteria yang harus kita sepakati. Jika kriteria tersebut ada yang memenuhi,  tak salah kiranya diberikan dukungan moral, intelektual, bahkan material.  Tidak perlu ambil pusing dengan parpol apa yang mengusungnya, apapun etnis dan agamanya.

Dan sebaliknya, jika paslon yang berlaga dinilai tidak berkualitas, tidak mumpuni, tidak kredibel, dan tidak layak menjadi pemimpin daerah, maka  ikut mengkritiknya juga tak salah. Tak peduli parpol apa yang mengusungnya, tak peduli paslon itu dari ormas, agama dan etnis mana. 

Mengapa? Karena semua itu tidak penting dalam Pilkada. Toh dalam konteks ini kita sedang memilih pemimpin politik-pemerintahan, bukan memilih pemimpin ritual-keagamaan atau pemimpin suku.  Begitu pula, jika prosesi pemilihan kepala daerah tersebut berlangsung dengan sehat, fair dan beradab tanpa ada bumbu politik SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan), kita pun perlu mendukung proses demokrasi tersebut, jika dibutuhkan,  kita harus aktif mendorong agar proses Pilkada bisa semakin bermartabat dan berintegritas.

Tetapi jika ada kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara tidak sehat, tidak fair, tak beradab, dan memakai politik SARA untuk memenangkan paslon idola mereka dan menghancurkan paslon lain, maka kita harys bersuara lantang melawan mereka. Jika diperlukan,  kita harus lebih lantang untuk meminta negara (pemerintah)  untuk mengusutnya. (24/01/18)


Memang Kab. Tebo tidak melaksanakan Pilkada, tetapi wajib kita antiaipasi tokoh elit politik maupun kader partai dari Kab. Tebo yg ikut mendukung maupun mengusung salah satu Paslon di Kab lain yg melaksanakan Pilkada.
Diperlukan peran aktif Humas Polres Tebo untuk ikut melakukan cyber patrol. 
Lakukan:
- was
- cegah
- tindak (take down)
Mohon kerja sama nya ya.

Penulis : Kompol Yhuda Pranata, S.I.K, SH Wakapolres Tebo 
Next article Next Post
Previous article Previous Post

Advertisement