Thursday, 2 November 2017

author photo
PORTALTEBO.com - Kepala Bidang Penaatan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jambi, Ismei Kurnia mengatakan bahwa kewenangan mencabut atau membekukan izin PT Biccon Agro Makmur (BAM) itu berada di tangan Kabupaten Muaro Jambi, yaitu kepala daerahnya melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Muaro Jambi.

"Jika izin lingkungan diterbitkan kabupaten maka kabupaten tersebutlah yang berhak membekukan atau mencabut izinnya," kata Ismei, Kamis (2/11/2017).

Menurut Ismei, DLH Provinsi punya kewenangan tersebut jika izinnya meliputi dua kabupaten atau izinnya diterbitkan oleh provinsi. Untuk kasus PT BAM, izin lingkungannya diterbitkan Muaro Jambi, maka kabupaten tersebut pula yang berhak mencabutnya.

UU Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kata Ismei lebih mengedepankan asas ultimum remedium. Artinya, apabila sanksi administrasi tidak efektif maka dilanjutkan dengan instrumen perdata (denda). Jika tidak efektif juga barulah berlanjut pada proses tindak pidana.

Ismei kaget mendengar Kepala DLH Muaro Jambi mengatakan bahwa izin lingkungan PT BAM telah dibekukan tapi kegiatan produksi belum dihentikan sementara. "Tidak ada alasan apapun. Misalnya pertimbangan karyawan mengganggur, dan sebagainya," katanya.

Pokoknya, ujar Ismei, selama sanksi administrasi diberikan, kegiatan produksi yang terbukti mencemari lingkungan wajib dihentikan sementara sampai dampak pencemaran lingkungan itu benar-benar lenyap.

Komentar Ismei justru berbanding terbalik dengan komentar Kepala DLH Muaro Jambi, Firmansyah, Rabu (1/11/2017). Firmansyah bilang, "Kita hanya punya kewenangan memberi sanksi administrasi," kata Firmansyah. Ia mengaku telah merekomendasikan hasil temuan BLHD Muarojambi kepada Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). "Kewenangan menghentikan operasional berada di tangan Kementrian LHK," katanya.

Secara terpisah, Ketua Ikatan Pemuda Karya (IPK) Provinsi Jambi, Donny Pasaribu menyatakan sudah menyurati DLH Muaro Jambi dan Polres Muaro Jambi utk segera menghentikan aktifitas perusahaan.

"Kita beri waktu 7 hari. Kalau pemerintah tidak tegas, kita akan ajak warga korban pencemaran utk menyegel dan menutup sendiri aktifitas pabrik PT BAM," katanya. (p11) 

This post have 0 komentar

Next article Next Post
Previous article Previous Post

Advertisement