Izin Lingkungan Telah Dibekukan Namun Perusahaan Sawit Ini Masih Beroperasi

- 09:14:00
advertise here
PORTALTEBO.com - Kepala BLHD Kabupaten Muaro Jambi menyatakan bahwa sejak Agustus 2017 lalu izin lingkungan PT Biccon Agro Makmur (BAM) telah dibekukan sampai instalasi pengolahan limbahnya diperbaiki dan memenuhi standar baku mutu lingkungan. Namun anehnya operasional perusahaan justru tidak dihentikan.

"Kita hanya punya kewenangan memberi sanksi administrasi," kata Firmansyah, Rabu (1/11/2017). Ia mengaku telah merekomendasi hasil temuan pihaknya (BLHD Muarojambi) kepada Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). "Kewenangan menghentikan operasional berada di tangan Kementrian LHK," ungkapnya.

Firmansyah mengakui jika PT BAM telah memperbaiki instalasi limbahnya dari 10 kolam yang menjadi 13 kolam. "Namun parameternya masih ada yang rendah cuma kecendrungannya semakin membaik," ujarnya menambahkan.

Soal Ikatan Pemuda Karya (IPK) Provinsi Jambi yang mendesak pihak BLHD untuk menghentikan operasional dan aktifitas produksi PT BAM sampai perusahaan tersebut memperbaiki instalasi pengolahan limbah, Firmansyah tak akan menjawabnya dengan surat.

"Kami tak punya kewenangan untuk menghentikan operasional perusahaan. Yang pasti setiap dua minggu sekali kami menguji terus sampel limbahnya sampai benar-benar layak," kata Firmansyah.

Sementara Ketua IPK Provinsi Jambi, Donny Pasaribu justru mempertanyakan kenapa BLHD Muarojambi bekerja setengah hati.

Donny menilai jika izin lingkungan telah dibekukan mestinya operasional perusahaan dihentikan sampai limbahnya dinyatakan memenuhi standar baku mutu lingkungan.

"Kalau perusahaan ngotot beroperasi itu sama saja dengan aktivitas ilegal. Limbahnya dibuang kemana? Hasil produksinya gimana? Apakah sudah layak?" kata Donny, Rabu (1/11/2017).

Termasuk, kata Donny, konsekuensi sanksi pidana yang mesti ditanggung perusahaan atas perbuatannya selama ini yang telah mencemari lingkungan.

Dua UU yaitu UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta UU Nomor 5 Tahun 1990 Tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya disana mengatur sanksi administrasi maupun pidana.

"Saya lihat BLHD tidak serius memberi sanksi pada PT BAM. Mereka hanya memberi sanksi administrasi padahal mereka punya kewenangan lebih sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku," pungkasnya. (p11)