Dewan Minta Honorarium ASN Setiap OPD Dikurangi

- 15:05:00
advertise here
PORTALTEB0.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tebo telang menganggarkan honorarium untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki beban kerja. Pemberian honorarium ini bertujuan agar kinerja ASN bisa lebih maksimal dan lebih baik.

Sayangnya, pemberian honorarium kepada para ASN ini dianggap DPRD Tebo kurang efektif dan efisien anggaran. Pasalnya, Pemkab Tebo telah menyediakan tunjangan kehadiran kerja (TKK) untuk seluruh ASN di Tebo.

Atas dasar itu, dewan minta kepada Bupati dan Wakil Tebo, Sukandar-Syahlan Arfan agar mengurangi honorarium ASN disetiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Hal ini disampaikan oleh Wartono Triyan Kusumo Wakil DPRD Tebo saat menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Tebo Terhadap Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2018, pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tebo di aula kantor DPRD Tebo, Jumat (17/11/2017).

Pantauan PORTALTEBO.com, ada dua fraksi yang minta agar honorarium ASN dikurangi diantaranya fraksi Partai Amanat Nasional dan Partai Nasional Demokrat Kebangkitan Bangsa.

“Honorarium kepada ASN dianggap tidak menjamin kinerja ASN menjadi lebih baik. Sebagai bukti kongkrit dari belum maksimalnya kinerja ASN adalah dengan menurunnya realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Tebo tahun 2018 jika dibandingka realisasi PAD tahun anggaran 2017,”kata Tono saat menyampaikan pendapat akhir dari fraksi Partai Amanat Nasional Kabupaten Tebo.

Dijelaskannya, untuk terciptanya APBD Tebo yang efektif dan efesiensi serta tidak terjadi pemborosan anggaran, diharapkan kepada Bupati dan Wakil Bupati Tebo untuk mengurangi berupa honor-honor kegiatan disetiap OPD. Pasalnya, Pemda telah menyediakan TKK untuk seluruh ASN di Tebo.

Sama dengan Partai Amanat Nasional, padangan dari fraksi Partai Nasional Demokrat Kebangkitan Bangsa minta kepada Bupati Tebo untuk mengurangi honorASN dalam setiap kegiatan pada OPD. Alasannya, karena Pemda telah memberikan TKK pada setiap ASN yang memiliki beban kerja.


“Pemberian honor seharus lebih efektif dan efesien anggaran,” kata Tono menyampaikan padangan dari fraksi Partai Nasional Demokrat Kebangkitan Bangsa. (p01)