Tuesday, 24 October 2017

author photo
PORTALTEBO.com - Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Ir. Irmansyah Rachman mengakui bahwa pabrik kepala sawit PT Kirana Sekernan seluas 9,7 hektar berstatus Hak Guna Bangunan (HGB).

Dia mengaku heran jika ada HGB dalam kawasan hutan produksi (HP). "Kenapa ada HGB sebaiknya ditanyakan ke Badan Pertanahan Nasional," katanya pada Selasa (24/10/2017).

Semestinya, katanya, HGB berada di luar kawasan hutan produksi. Menurutnya jelas kondisi ini melanggar pasal 17 ayat 2 UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Dalam pasal itu disebutkan bahwa setiap orang dilarang membawa alat berat untuk kegiatan perkebunan, melakukan kegiatan perkebunan, menjual, menguasai dan memiliki hasil perkebunan dari kawasan perkebunan yang belum memperoleh Izin Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK).

Seperti yang telah diberitakan sebelumnya Ikatan Pemuda Karya (IPK) menemukan sebahagian areal kawasan perkebunan yang dimiliki PT Kirana Sekernan berada dalam kawasan hutan. Sejak beroperasi pada tahun 1999 hingga dengan sekarang, perusahaan itu belum mengantongi Izin penggunaan kawasan hutan dari Kementrian LHK.

Irmansyah tak berani berkomentar banyak karena pihaknya masih menunggu kesimpulan akhir hasil verifikasi lapangan yang dilakukan Tim Penegakan Hukum (Gakkum) Kementrian LHK.

"Kita sifatnya hanya menunggu karena kewenangan berada di tangan Kementrian," ujar Irmansyah.

Ketika hal ini dikonfirmasi kembali ke Donny Pasaribu Ketua IPK Jambi ini menyatakan bahwa tidak akan mungkin Dirjen Gakkum mengeluarkan kesimpulan karena kalau pun kesimpulan hasil verifikasi terbit maka bisa diyakini bahwa PT.KS melanggar hukum dan konsekuensinya akan menjadi runyam untuk kondisi bisnis perkebunan dan kehutanan ini tandasnya. "Kita lihat sajalah nanti ya" tuturnya mengakhiri. (p11)

This post have 0 komentar

Next article Next Post
Previous article Previous Post

Advertisement