Thursday, 28 September 2017

author photo
PORTALTEBO.com - Hasil audit internal Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tebo, banyak temuan atau kesalahan dalam pengelolaan dana desa (DD) yang dilakukan oleh seluruh desa se Kabupaten Tebo.

Dari hasil audit ini pun, pihak desa direkomendasikan untuk mengembalikan temuan yang merugikan keuangan negara tersebut.

Terkait hasil audit Inspektorat Tebo ini, Dirjen Perimbangan Keuangan RI Boediarso Teguh Widodo dikonfirmasi PORTALTEBO.com mengatakan, kesalahan dalam penggunaan anggaran tersebut tidak semata hanya kesalahan desa atau pihak pengelola DD, "Kan ada pendamping desa, ada Pemkab, DPRD, masyarakat yang bisa ikut mengawasi penggunaan DD, "ujarnya usai membahas Diseminasi Dana Desa di aula utama kantor Bupati Tebo, Kamis (28/9/2017).

Dijelaskannya, sebagai Dirjen Perimbangan Keuangan, pihaknya hanya bertugas sebagai penyalur anggaran. "Ini ada anggaran. Kita yang tegasnya membagi-bagikannya sesuai porsi dan aturan, "kata dia lagi.

Meski demikian, menurut dia, sebaiknya pihak desa maupun pihak pengelola DD dalam mengelola anggaran DD mengikuti aturan yang ada. "Arurannya sudah jelas. Ikuti saja, yang penting sesuai kebutuhan dan kesepakatan bersama,"tuntasnya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, dari hasil audit internal Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tebo, banyak temuan atau kesalahan dalam pengelolaan dana desa (DD) yang dilakukan oleh seluruh desa se Kabupaten Tebo.

Dari hasil audit ini pun, pihak desa direkomendasikan untuk mengembalikan temuan tersebut. Hal ini dikatakan oleh Setyoko Sekretaris Inspektorat Tebo.

"Dari hasil audit kita, semua desa melakukan kesalahan dalam mengelola DD, dan ini kita rekomendasikan untuk dikembalikan, "ujar Sutyoko dikonfirmasi beberapa waktu lalu.

Menurut dia, adanya temuan yang dilakukan oleh pihak desa ini disebabkan oleh kurangnya SDM desa dalam mengelola anggaran. "Rata-rata karena SDM di desa rendah, jadi mereka (pengelola DD) sangat rentan melakukan kesalahan akibatnya timbul temuan, "kata dia lagi.

Dibeberkannya, temuan yang sangat dominan dilakukan oleh pihak desa atau pengelola DD diantaranya, pajak yang belum disetor, kekurangan volume pada pekerjaan fisik, mark up harga dan lain sebagainya.

"Dominasi temuan ini rata soal pajak, kekurangan volume pekerjaan, kelebihan atau kemahalan harga. Hasil temuan ini juga sudah kita laporkan ke bapak Bupati, "tutupnya. (p01)

This post have 0 komentar

Next article Next Post
Previous article Previous Post

Advertisement