Monday, 18 September 2017

author photo
PORTALTEBO.com - Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Persada Alam Hijau (PAH) Kelurahan Sungai Bengkal Kecamatan Tebo Ilir yang sahamnya dibeli oleh PT. Golden Plantation Anak Usaha PT. Tiga Pilar Sejahtera (TPS) pada akhir tahun 2014 lalu, diminta untuk berhenti menzalimi petani yang tergabung dalam Koperasi Unit Desa Olak Gedong Melako Intan (KUD OGMI).

"Kami minta pihak PT. PAH berhenti menzalimi petani yang tergabung dalam KUD OGMI," ujar Habibullah, Ketua Cabang Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kabupaten Tebo, Selasa (18/9/2017).

Dikatakannya, dari pantauan HMI, sikap dan tindakan mereka (PT.PAH, red) selama ini sudah sangat keterlaluan dan sangat merugikan petani.

Pertama, bilangnya, terkait jadwal pembagian hasil yang saat ini belum juga diterima petani, sekarang sudah molor empat tahun lebih dari perjanjian yang sudah disepakati.

"Yang kedua terhadap hasil audit keuangan PT.PAH yang diduga banyak sekali rekayasa yang cenderung menguntungkan perusahaan dan merugikan pihak koperasi," katanya.

Kemudian yang terakhir, soal rumusan bagi hasil yang tidak sesuai kesepakatan awal yang menjadi salah satu penyebab petani hingga kini tak menerima hasil dari kebun yang dimitrakannya.

"Rumusan pembagian hasil yang mereka pakai itu tidak sesuai kesepakatan awal dan sangat merugikan petani tersebut dasarnya dari mana, kenapa bisa seperti itu, dasarnya apa, tidak bisa perusahaan semaunya sendiri," tambahnya.

"Dari beberapa fakta ini berarti PT.PAlH sudah menzalimi sedikitnya 975 orang petani pemilik lahan seluas kurang lebih 1800 hektar," sebutnya.

Abdul Haviz, Salah seorang pengurus KUD OGMI saat dikonfirmasi mengatakan, pihak Koperasi sudah meminta Pemkab Tebo melalui Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan (Disbunnakkan) Tebo untuk memfasilitasi pertemuan dengan manajemen PT. PAH.

"Setelah menerima surat dari PT.PAH tentang penyampaian proyeksi bagi hasil, kita (Koperasi, red) langsung menyurati Disbunnakkan Tebo perihal permohonan mediasi dengan manajemen PT.PAH, pada hari senin pekan lalu surat kita sudah masuk ke Pemkab Tebo, " ujarnya.

Senada dengan Ketua HMI Tebo, dia juga merasakan bahwa selama ini pihak perusahaan sudah menzalimi petani dengan tindak tanduknya selama ini.

"Benar kami memang merasa sudah dizalimi karena mereka (PT.PAH,red) tidak mematuhi perjanjian yang sudah disepakati bersama yang pada akhirnya sangat merugikan kita sebagai petani," katanya.

Dia juga meminta pihak perusahaan untuk tidak bersikap egois dan mengesampingkan soal hasil yang sudah menjadi hak petani.

"Saya minta pihak perusahaan untuk tidak bersikap egois dan mementingkan perusahaan saja, patuhi perjanjian kerjasama yang sudah disepakati apapun konskwensinya terutama mengenai rumusan bagi hasil tersebut" tegasnya.

Lagian, katanya lagi, keterlambatan pembagian hasil itu juga karena kelalaian perusahaan, petani kan taunya hanya menyerahkan lahan.

"Yang terjadi akibat kelalaian mereka sekarang kami yang dirugikan,"tambah Abdul Havis.

Dia juga meminta dalam pertemuan yang difasilitasi Pemkab nantinya pihak perusahaan mengirim perwakilan manajemen yang bisa memutuskan.

"Jangan sampai ada kesan bahwa  pihak perusahaan sengaja mengulur waktu seperti yang sudah- sudah," tandasnya.

Sayangnya hingga berita ini diturunkan pihak PT.PAH belum berhasil dimintai tanggapannya. Nomor ponsel Saudara Butar- Butar, Estate manager PT.PAH Sungai Bengkal bernada tidak aktif saat dihubungi.

Seperti diberitakan sebelumnya pihak KUD OGMI menuding pihak PT.PAH sudah mengelabui petani dengan rumusan pembagian hasil yang tidak sesuai dengan MOU yang sudah disepakati kedua belah pihak.

"Rumusan pembagian hasil yang disampaikan oleh pihak perusahaan melalui surat penyampaian proyeksi bagi hasil kepada pihak koperasi tak sesuai dengan rumusan pembagian hasil yang ada dalam MOU atau perjanjian kerjasama antara PT.PAH dengan KUD OGMI," ujar Riduan, salah satu pengurus KUD OGMI.

Dijelaskannya, harusnya berdasarkan MOU antara PT.PAH dan KUD OGMI nomor: 002/OGMI/XII/2009 pasal 6 ayat 2 rumusan pembagian hasil tersebut adalah jumlah TBS sawit yang dihasilkan dari lahan 40 persen x nilai jual TBS- biaya: Rp Y. Selanjutnya Rp Y akan dibagikan kepada masing- masibg anggota pihak kedua secara proporsional dan transfaran.

"Sedangkan Definisi Lahan 40 persen itu sendiri sesuai pasal 1 adalah lahan pihak kedua yang didaftarkan dengan Hak Guna Usaha (HGU) atas nama pihak kedua dan dikuasakan kepada pihak pertama untuk dibangun. Dalam hal ini pihak kedua ialah KUD OGMI dan pihak pertama adalah PT.PAH," jelas Riduan lagi.

Lanjutnya, untuk kita ketahui sejak tahun 2012 silam, sebagian besar TBS sawit PT.PAH adalah hasil panen dari lahan 40 persen atau HGU koperasi dengam luas kurang lebih 715 hektar.

"Sedangkan TBS sawit yang dihasilkan dari lahan 60 persen atau HGU PT.PAH dengan luas kurang lebih 1074 hektar tersebut sangat minim sekali, diperkirakan perbandingannya hanya 1/5 dari jumlah TBS sawit yang dihasilkan dari lahan 40 persen atau HGU KUD OGMI," tambahnya.

Dirinya meyakini petani akan menikmati hasil dari kebun yang dimitrakannya asalkan pihak perusahaan mematuhi perjanjian awal yang sudah disepakati.

"Saya yakin petani akan bisa menikmati hasil dari kebun yang dimitrakannya asalkan PT.PAH mematuhi perjanjian awal yang sama- sama sudah disepakati khususnya soal rumusan pembagian hasil tersebut. Selain karena tahun tanam pertama, pokok kelapa sawit yang ada dalam HGU koperasi juga lebih bagus," imbuhnya.

Tapi, kata Riduan lagi, kalau mereka pakai rumusan sendiri, pakai sistim global seperti yang disampaikan kemarin sudah barang tentu petani akan dirugikan dan entah sampai kapan petani akan menikmati hasil.

"Ini namanya mengelabui petani, apakah pihak perusahaan belum puas membodohi petani selama ini," tuntasnya. (p08) 

This post have 0 komentar

Next article Next Post
Previous article Previous Post

Advertisement