Sunday, 9 July 2017

author photo
PORTALTEBO.com-Turunnya KPK ke Provinsi Jambi menjadi banyak tanda tanya sejumlah pihak. Bagaimana tidak, belakangan pada Bulan Mei 2017 KPK heboh dibicarakan terkait akan turun melakukan pengecekan penggunaan Dana Desa.

Seperti diberitakan oleh detik.com bahwa Presiden Joko Widodo ingin Dana Desa yang diturunkan pemerintah digunakan dengan baik dan tepat sasaran. Untuk itu Jokowi berencana mengajak KPK turun ke desa mengecek sistem keuangan desa.

Hal ini disampaikan Jokowi saat berdialog dengan Kadiman, seorang Kepala Desa di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Jokowi bertanya apa yang dilakukan Kadiman setelah mendapat Dana Desa.

Tidak hanya itu, dalam beberapa pekan lalu KPK juga sempat ramai dibicarakan mengenai Operasi Tangkap Tangan di Pulau Sumatera, yaitu terhadap Gubernur non aktif Ridwan Mukti dan Isterinya serta dua orang kontraktor dengan dugaan suap proyek peningkatan jalan sebagaimana dilansir sejumlah media online.

Sedangkan kepastian informasi saat ini mengenai kehadiran KPK di Jambi, sebagaimana di rilis inilahjambi.com, Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dijadwalkan bertemu dengan Gubernur Jambi di rumah dinas pada Senin 10 Juli 2017, di kawasan Pasar Jambi.

Pelaksana tugas Kepala Biro Humas Provinsi Jambi, Fauzi Darwas membenarkan agenda Gubernur Jambi bersama KPK tersebut.

Menurut Fauzi, selain bertemu dengan Gubernur, KPK juga akan melakukan audiensi dengan bupati dan walikota di Jambi.

“Ada audiensi dengan Gubernur serta Bupati dan Walikota di Jambi. Tapi saya belum tahu materi audiensinya,” kata Fauzi, Sabtu 8 Juli 2017 kepada inilahjambi.com.

Dalam rilis kegiatan Gubernur yang diterima wartawan, disebutkan pertemuan akan berlangsung usai usai Gubernur melaksankan apel bendera bersama dalam rangka Hari Bayangkara di Mapolda Jambi, Senin 10 Juli 2017.

Sementara itu untuk diketahui bahwa sejak tahun 2016, sebagaimana di rilis detik.com bahwa KPK   menerima 362 laporan masyarakat terkait dengan dana desa pada 2016. Dari 362 laporan itu ada 87 laporan yang dikaji lebih dalam.

"Pengaduan masyarakat KPK menerima 362 laporan terkait dana desa. Sebanyak 141 laporan direkomendasikan ditelaah. Dari keseluruhan yang telah ditelaah, ada 87 laporan yang dikaji lebih dalam," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, Rabu (1/2/2017).

Namun Febri belum menjelaskan secara rinci isi laporan tersebut. Menurutnya, dana desa memang dijadikan salah satu sorotan dalam pencegahan pada 2016.(red)

This post have 0 komentar

Next article Next Post
Previous article Previous Post

Advertisement