BILA POLITIK TANPA PRINSIP

- 14:05:00
advertise here
Oleh: Bahren Nurdin, MA

Ramai, gaduh, dan ‘menohok’ agaknya adalah beberapa ciri perpolitikan bangsa ini, khususnya apa yang sering terjadi di Senayan. Sesuatu yang seharusnya sederhana bisa jadi sangat ramai dan sulit alias ‘njelimet’. Sesatu yang sudah jelas menjadi ‘remang-remang’, abu-abu dan akhirnya tidak jelas. Ada hal yang seharusnya bisa diselesaikan dengan tenang dan damai, tiba-tiba jadi gaduh seantero Indonesia. Mengapa? Karena di sini berhimpun orang-orang ‘pintar’ yang diperbudak kepentingan atas nama ‘rakyat’. Boleh jadi tidak semua, tapi paling tidak itulah ‘image' yang muncul di tengah masyarakat Indonesia.

Terkini, ramai seramai-ramainya, gaduh segaduh-gaduhnya persoalan Hak Angket. Bagaimana cerita detailnya, saya tidak ceritakan. Silahkan saja telusuri ‘sensasinya’ melalui berita di berbagai media.  Saking gaduhnya, semua ruang berita dipapar tanpa jeda. Masyarakat pun ikut latah saling berbantah. Para politisi sibuk ‘diskusi’, sambil melobi dan beralibi untuk mecari pembenaran bahwa apa yang mereka lakukan adalah atas nama kepentingan ‘bangsa’. Atas nama!

Saya tidak ingin terlalu jauh melihat ‘pertarungan’ lembaga negara yang terhormat ini. Artikel singkat ini tidak akan mampu mengupasnya. Saya hanya ingin melihat secara umum bagaimana sesungguhnya politik (dan berpolitik) itu sangat memerlukan ‘prinsip’. Jika tidak, maka yang meraja adalah kepentingan segelintir orang terhadap bangsa ini. Jika kepentingan semacam ini telah menjadi panglima tertinggi, maka kehancuran bangsa ini sedang dinanti.

Betul, politik itu memang kepentingan. Tapi kepentingan sesungguhnya adalah kepentingan bangsa dan negara di atas segala bentuk kepentingan lainnya termasuk kepentingan pribadi, kelompok/golongan dan partai politik. Jangan di balik!

Itu artinya, demi kepentingan bangsa dan negara, kepentingan apa pun harus dipinggirkan! Tapi apa yang terjadi saat ini (kasus hak angket) jelas sekali masyarakat dipertontonkan kepentingan yang sangat ‘vulgar’ mengedepankan dan membela kepentingan golongan tertentu. Tindak pidana korupsi seharusnya menjadi musuh bersama. Siapa pun yang melakukan korupsi harus ditempatkan sebagai penjajah. Apa namanya jika ada orang yang dengan sengaja merampok duit negara kalau bukan penjajah.

“…maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan." (Pembukaan UUD 1945). Musuh negara tidak boleh ‘diasuh’ apa lagi dibela dan dilindungi. Apa pun alasannya. Maka siapa pun sebenarnya yang mencoba menjadi lawan KPK, merekalah para penjajah bangsa. Siapa pun, pakai ‘topeng’ apa pun!

Seyogyanya, politik itu harus memiliki prinsip yang ber-perikemanusiaan dan ber-perikeadilan sehingga tidak keluar dari kodratnya. Mahadma Gandi jauh-jauh hari telah mengingatkan akan hal ini. Beliau menyatakan bahwa ada 7 dosa di dunia ini yang sering terjadi (There are seven sins in the world) dan salah satunya adalah Politik tanpa prinsip (Politics without principle).

Politik tanpa prinsip memang sangat berbahaya karena akan menciptakan manusia-manusia yang haus kekuasaan dan menjadi ‘drakula’ penghisap darah bangsa ini. Mereka yang berpolitik tanpa prinsip akan menghalalkan segala cara untuk mencapai dan mewujudkan kepentingan-kepentingan yang mereka inginkan.

Ya, segala cara! Mereka dapat dipastikan tidak akan peduli apakah dampaknya bisa merugikan negara ini  atau tidak. Tidak peduli, karena sesungguhnya kepedulian itu muncul jika ada prinsip. Orang-orang yang tidak memiliki prinsip dalam berpolitik tidak ubahnya seperti zombie yang haus ‘otak’ dan ‘darah’ kekuasaan.

Sulit untuk dibayangkan jika orang-orang yang dipercaya memimpin negeri ini telah berubah menjadi zombie-zombi yang menakutkan. Zombi itu (kata wikipedia.com) adalah istilah yang digunakan untuk mayat hidup dalam film horror ataupun film fantasi. Zombi digambarkan sebagai mayat yang tidak berpikiran dan bernafsu memangsa manusia, khususnya otak manusia yang dijadikan target santapan utamanya. Mengerikan!

Akhirnya, prinsip itu sangat diperlukan dalam berpolitik. Prinsip yang kokoh dan mengakar di atas perikemanusiaan dan perikeadilan sangat diperlukan para politikus bangsa ini. Jika tidak memiliki prinsip ini maka mereka tidak ubahnya zombi yang menakutkan dan mengerikan yang siap memangsa siapa saja. Jika tidak ingin disebut zombie maka tempatkanlah kepentingan bangsa ini di atas segala kepentingan sebagai prinsip yang mendasar! #BNODOC18606072017

*Akademisi dan Pengamat Sosial Jambi