BERITA BERGAMBAR : Paripurna DPRD Tebo Setujui Perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2016

- 11:12:00
advertise here
PORTALTEO.com-Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rangka Penyampaian Rekomendasi DPRD Kabupaten Tebo terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2016 dan Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Tebo Terhadap Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah berlangsung sukses.
Dipimpin Wakil Ketua DPRD Tebo, Wartono Triyan Kusumo pada Senin (10/07/2017) dalam pembukaannya menyampaikan bahwa Sesuai dengan fungsi dan tugas DPRD melakukan pembahasan terhadap LKPJ Tahun 2016 dan Perubahan Peraturan Daerah.
"Berdasarkan hasil rapat bahwa Fraksi DPRD Tebo diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat, adapun penyampaian pendapat akhir fraksi disampaikan oleh juru bicara Wakil Ketua DPRD Tebo Sayamsurizal,"ujar Wartono.
Juru bicara, Wakil Ketua DPRD Tebo Syamsurizal membacakan pandangan akhir fraksi, dimana Fraksi Golkar meminta kepada Pemerintah Kabupaten Tebo untuk meningkatkan kinerja pegawai dan OPD, diminta meningkatkan pelaksanaan pengawasan internal, diminta kepada Kepala OPD memahami aturan dalam pengelolaan keuangan daerah.
"Selanjutnya untuk Fraksi PDI meminta segera menindaklanjuti masalah administrasi kependudukan, diminta memaksimalkan retribusi pasar dan hotel serta lainnya dalam meningkatkan,"sebutnya.

Selain itu diantaranya bahwa Fraksi Gerindra diminta untuk mengerjakan pekerjaan fisik lebih awal agar tidak tergesa-gesa, bidang pariwisata di Kabupaten harus dikembangkan, Fraksi PAN diminta mendata kembali mendata aset Kabupaten Tebo seperti tanah dan lainnya, Kepala OPD diminta hati hati dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah.

Fraksi Nasional Demokrat Kebangkitan Bangsa dapat memahami dan menyetujui perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, diminta Pemkab menyelesaikan masalah aset daerah, Fraksi Nurani dan Kesejahteraan diminta untuk memberikan teguran keras kepada OPD yang lemah dalam pengelolaan keuangan, sedangkan Fraksi Demokrat diantaranya menyetujui perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, meminta kepada OPD untuk menggali potensi daerah, diminta proyek pekerjaan fisik dikerjakan lebih awal.(p01/adv)