Monday, 15 May 2017

author photo
Oleh : Dony Yusra Pebrianto, SH., MH

Peran kaum muda dalam suatu peradaban selalu menempati garda terdepan dalam garis perjuangan kaum yang berideologi idealis, begitu juga tentunya di Indonesia. dalam tulisannya Hatta Albanik menulis: Perubahan-perubahan besar yang terjadi pada masa Indonesia merdeka, umumnya berupa upaya untuk merobohkan kekuasaan rezim-rezim totaliter dan kediktatoran yang membawa kehidupan bangsa  jatuh pada kondisi kritis yang dapat membawa kehancuran. Betapa tidak, dalam perjalanan bangsa ini gerakan perjuanagn kaum muda selalu menjadi pendobrak suatu kekuasaan yang “dipandang” otoriter dan terkadang “otokritik”. Bagaimana peran Pemuda dalam memperjuangkan hak pribumi, mendesak Proklamasi, hingga ambil bagian (bahkan peran utama) dalam menumbangkan orde yang lagi-lagi “dianggap” melampaui batas.

19 Tahun lalu tepatnya 19 Mei 1998, terjadi penembakan terhadap mahasiswa yang pada saat itu sedang turun ke jalan menuntut Presiden saat itu Soeharto untuk lengser dari kekuasaannya. Tragedi yang dikenal juga dengan tragedi trisakti ini menewaskan 4 (empat) orang mahasiswa dan selebihnya luka-luka. Sungguh, ironi HAM di Negara yang setiap waktu mengagungkan demokrasi.

Tragedi Yang “Terkadang” Terlupakan

Mungkin bagi generasi sekarang sebagian “banyak” yang lupa atau bahkan bisa jadi tidak mengetahui dengan tragedi ini, namun bagi kalangan aktivis khususnya kalangan “aktivis 98” hal ini masih menancap erat di hati sanubari, suatu hari di mana HAM dianggap telah mati. Peristiwa yang berawal dari goyahnya ekonomi Indonesia sebagai imbas dari krisis finansial asia dalam kurun waktu 1997-1998 memaksa mahasiswa turun ke jalan menyuarakan aspirasi. Dalam gerakan mahasiswa tersebut Mahasiswa Trisakti menjadi salah satu bagian dari pada gerakan tersebut. Aksi besar-besaran ke gedung DPR/MPR tersebut dihadapkan dengan blockade Polri dan Militer, dan dari beberapa sumber pemberitaan terjadi tindakan represif aparat keamanan di saat itu dan dari kejadian tersebut 4 (empat) orang tewas terkena Peluru tajam (dari sumber Wikipedia yang Penulis kutip disebutkan korban tewas terkena peluru tajam pada tempat-tempat vital seperti kepala, tenggorokan, dan dada) yakni Elang Mulia Lesamana, Hafidin Royan, Heri Hertanto, dan Hendriawan Sie serta puluhan lainnya luka-luka.

Tentunya bukan bermaksud mengungkit luka lama, namun generasi bangsa harus tahu dengan potret kelam ini demi perbaikan Negara hukum dan demokrasi ke depan, namun tentunya merupakan hal yang sangat menyakitkan di saat kaum muda sudah apatis dengan kondisi bangsa, atau bahkan untuk ingin tahu atau peduli dengan sejarah bangsa, sejarah kaum muda. Tentu kita tidak ingin jika gerakan idealis para kaum muda menjadi semakin terpinggirkan pola pikir hanya karena kehidupan saat ini yang “terkadang” beralih orientasi. Tentunya hal ini adalah sejarah perjuangan kaum muda khususnya mahasiswa dalam menuntut Indonesia madani. Kondisi saat itu menurut Mahfudz Sidiq menulis dalam bukunya KAMMI dan Pergulatan Reformasi: Reformasi yang didengungkan Mahasiswa dalam berbagai aksi demonstrasinya, bukan sekedar tuntutan bagi perubahan dan perbaikan dari situasi krisis yang dihadapi Indonesia, tetapi juga menjadi pilihan jalan perjuangan menuju masyarakat demokratis.

Potret Kelam HAM di Negara Demokrasi

Persoalan ini sayangnya hingga saat ini belum menemukan titik kejelasan yang seterang-terangnya, sungguh suatu ironi di Negara yang mengedepankan hukum dan mengagungkan demokrasi, di Negara di mana hukum dijadikan sebagai panglima justru menjadi diam terpana, dan di Negara di mana selalu mengagungkan demokrasi justru menimbulkan petaka dalam menyampaikan aspirasi. Otto Nur Iskandar salah satu anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam suatu kesempatan wawancara mengatakan bahwa upaya pengungkapan kasus 12 Mei 1998 “tidak mengalami kemajuan” karena Kejaksaan Agung tidak mau melanjutkan ke tahap penyidikan. Tentunya jika hal itu benar adanya tentunya sangat dikhawatirkan dan mengecewakan dalam ironi Negara hukum dan terhadap perlindungan dan penegakan HAM.

Dalam konsep Negara hukum, dapat dikatakan bahwa ciri utama konsep Negara hukum adalah perlindungan terhadap HAM. Lebih jauh dari pada itu, menurut Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Jambi Prof. Bahder Johan Nasution, bahwa hubungan antara Negara hukum dan HAM tidak hanya terbatas dalam bentuk formal semata, tetapi juga secara materiil yang dapat dilukiskan dengan setiap sikap tindak penyelenggara Negara harus bertumpu pada aturan hukum sebagai asas legalitas. Oleh sebab itu abstraksi Negara hukum terhadap HAM perlu suatu perwujudan mengedepankan landasan hukum terhadap segala tindak tanduk Negara dan penyelenggaranya tidak hanya terbatas kepada norma tertulis belaka.

Sudah barang tentu di Negara demokrasi dimana kekuasaan terletak di tangan rakyat kebebasan menyatakan pendapat menjadi suatu garda dalam pembangunan konstruksi Negara demokrasi, begitu pula terhadap perlindungan atas HAM yang merupakan salah satu point utama dalam konstruksinya, dengan kata lain suatu bentuk pelanggaran atas HAM merupakan bentuk pengingkaran atas dasar-dasar nilai demokrasi itu pula. Tidak ayal jika di temngah Negara demokrasi yang berlandaskan hukum justru perdsoalan yang mencabik sejarah bangsa belum terbuka terang dan tentunya proses hukum belum berjalan semestinya. Tentunya kita sangat mengkhawatirkan ini di tengah gejolak bangsa saat ini hal-hal serupa akan terulang lagi jika landasan demokrasi, HAM, dan Negara hukum tidak diletakkan pada porsi sebenarnya.

Tragedi ini sudah saatnya saat ini dibuka lebar-lebar akar permasalahannya dan aktor intelektual lainnya. Kita tentunya tidak ingin jika bagian dari sejarah bangsa ini menjadi bagian dari sejarah kelam di tengah Negara yang bagian dari sejarahnya “sebagiannya” menimbulkan tanda tanya. Kita tidak dapat memungkiri bahwa kejadian tahun 1965 lalu yang dikenal dengan G 30/S PKI yang saat ini kembali diotakatik sejarahnya mengingat sebagian dari sejarah yang “dipandang” sebagian orang masih belum terbuka lebar, tentunya kita tidak lupa pula dengan “supersemar” yang “sebagian” orang masih mempertanyakan. Tentu kita tidak ingin generasi di masa yang akan datang menjadi generasi yang berspekulasi dengan sejarah bangsa dikarenakan peristiwa besar bangsa tidak tuntas dalam penanganannya.

Jika kita telusuri dasar bangsa lebih jauh, sudah barang tentu sebagai Negara hukum proses hukumlah menjadi penerang ini semua. Namun apa daya jika peristiwa 12 Mei 1998 ini tidak melalui proses hukum yang semestinya, sudah barang tentu HAM dan Negara demokrasi ini kian tercabik. Dan tentunya, muara ini semua adalah terhadap pemenuhan rasa keadilan, keadilan terhadap korban, keluarga korban, masyarakat, generasi, bangsa, Negara, dan Indonesia.

*Penulis adalah Staf Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Jambi, Wakil Ketua Bidang Hukum PW Pemuda Muhammadiyah Provinsi Jambi.

This post have 0 komentar

Next article Next Post
Previous article Previous Post

Advertisement