Wednesday, 10 May 2017

author photo
PORTALTEBO.com-Beberapa waktu lalu kita sempat mendengar kabar bahwa program perhutanan sosial akan dimulai oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan tujuan sebagaimana dijelaskan dalam pskl.menlhk (klik disini) yaitu bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pola pemberdayaan dan dengan tetap berpedoman pada aspek kelestarian. Program ini membuka kesempatan bagi masyarakat disekitar hutan untuk mengajukan hak pengelolaan area hutan kepada pemerintah.

Informasi terbaru sebagaimana dirilis oleh media nasional ANTARANEWS pada tanggal 7 Mei 2017 bahwa Direktur Utama Perum Perhutani, Denaldy M Mauna bertemu pengurus 11 Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dalam rangka prasosialisasi rencana pilot project Perhutanan Sosial di wilayah hutan RPH Kaliacar, BKPH Kraksaan dan RPH Boto, BKPH Probolinggo, KPH Probolinggo, Perhutani Divisi Regional Jawa Timur, Kamis (4/5).

Prasosialisasi ini sebagai tindak lanjut kunjungan lapangan Deputi Kementerian BUMN Wahyu Kuncoro, Plt. Dirjen Planologi Kementerian LHK Yuyu Rahayu, Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan BNI Catur Budiharto, Direktur Utama Perum Perhutani serta Direktur Pengelolaan Sumberdaya Hutan Perhutani M Soebagja ke lokasi rencana pilot project Perhutanan Sosial di Probolinggo beberapa waktu lalu.

Menurut Denaldy M Mauna, pertemuan dengan 11 pengurus LMDH untuk memberikan pemahaman tentang pilot project Perhutanan Sosial Sinergi BUMN yang akan dikembangkan di lahan hutan Perhutani KPH Probolinggo seluas lebih kurang 1.500 Ha dan akan didukung oleh Himpunan Bank Negara (Himbara) dengan fasilitas pendanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari PT Bank Negara Indonesia (Tbk).

Bank akan mengucurkan KUR dengan Suku Bunga 9 persen per tahun sebagai pinjaman untuk modal kerja para anggota LMDH menggarap lahan hutan, termasuk untuk membiayai bibit tanaman palawija dan tanaman kehutanan seperti sengon. 

Salah satu anggota LMDH Alas Subur, Anton berharap pilot project Perhutanan Sosial ini harus lebih baik lagi dari yang ada, nantinya ada jaminan penyerapan hasil panen produk petani yang berlimpah dan harga tidak anjlok.

Sementara Hery dari LMDH Tunas Harapan minta untuk diizinkan menanam rumput gajah kecil pakan ternak di lahan hutan Perhutanan Sosial mengingat harganya cukup menjanjikan selain tanaman hutan dan palawija.

"Pilot proyek Perhutanan Sosial Sinergi BUMN ini akan memberikan kepastian lokasi lahan garapan dan hak garap, akses pendanaan KUR dari bank, kepastian pasar, ada pembinaan intensif dari instansi terkait, ada peluang mendapat subsidi saprotan dan luasan lahan garap yang lebih ekonomis. Pilot project ini mendukung program Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.  Untuk itu kita prasosialisasi di lapangan bersama 11 LMDH di wilayah KPH Probolinggo," tegas Denaldy M Mauna.

Kesebelas LMDH yang pengurusnya bertemu dengan Direktur Utama Perum Perhutani dalam kegiatan prasosialisasi adalah LMDH Rimba Lestari, LMDH Sumber Puring, LMDH Alam Subur, LMDH Jaya Makmur, LMDH Ranu Makmur, LMDH Bumi Bentar Persada, LMDH Tani Lestari, LMDH Tunas Harapan, LMDH Wana Makmur, LMDH Alas Subur dan LMDH Bumi Asri.

Sementara itu untuk di Kabupaten Tebo sendiri terkait program perhutanan sosial ini, pihak berwenang pada Pemerintah Kabupaten Tebo maupun Provinsi Jambi masih belum bisa dikonfirmasi.(red)

This post have 0 komentar

Next article Next Post
Previous article Previous Post

Advertisement