Wednesday, 10 May 2017

author photo
PORTALTEBO.com - Terkait Blacklist terhadap PT Rahel Karya Emas yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Tebo telah dilayangkan ke Inspektorat Tebo untuk diusulkan ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Saat inipun surat dari Dinas PU tersebut sudah di balas oleh Inspektorat Tebo.

Kepala Inspektorat Tebo Teguh Hariadi kepada media online ini mengatakan bahwa surat dari Dinas PU sudah dibalas, dimana tanggapan yang diberikan inspektorat yaitu mempedomani Pasal 118 Perpres Nomor 70 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

"Jadi kita sudah melayangkan surat tanggapan kita ke Dinas PU, tanggapan yang kita berikan mempedomani pasal 118 Perpres Nomor 70,"jelas Teguh.

Selain itu Teguh juga menegaskan bahwa yang berhak melayangkan surat kepusat terkait blacklist agar tayang di LKPP adalah kewenangan Dinas PU.

"Yang mengusulkan ke pusat itu kewenangan Dinas PU,"tegasnya.

Sementara itu sekedar mengingatkan bahwa Kepala Bagian Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Tebo Sobirin beberapa waktu lalu menjelaskan bahwa saat ini usulan blacklist tersebut masih diproses oleh Inspektorat.

"Untuk proses pengusulan ke LKPP akan dilakukan atas nama Pemerintah Kabupaten Tebo, saat ini sedang di proses di inspektorat,"ujar Sobirin kemarin.

Dijelaskannya juga bahwa apabila nanti setelah di proses dan di usulkan Pemerintah Kabupaten Tebo serta diterima dan tayang di LKPP, maka selama 2 tahun perusahaan tersebut tidak bisa mengikuti lelang.

"Dalam minggu ini inspektorat akan turun kelapangan, kalau itu sudah tayang di LKPP maka perusahaan tersebut selama dua tahun tidak bisa ikut lelang,"imbuhnya.

Seperti diberitakan sebelumnya bahwa terkait pemberian sanksi kepada PT Rahel Karya Emas yang mengerjakan Proyek Paket 6 dengan Pagu 10,9 Milyar Rupiah, selain diputus kontraknya oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan di Blacklist.

Adapun proyek Paket 6 yang dikerjakan PT Rahel Karya Emas dengan Pagu 10,9 Milyar Rupiah sebelum diputus kontraknya sempat diberikan waktu perpanjangan pengerjaan, namun sayangnya kesempatan tersebut tidak digunakan untuk menyelesaikan kontrak sehingga menimbulkan gejolak di masyarakat Desa Penapalan Kecamatan Tengah Ilir.

Akibat tidak mampu mengerjakan hingga selesai, maka akhirnya Dinas Pekerjaan Umum memutus kontrak Paket 6 dan blacklist PT Rahel atas kelalaiannya tersebut, dan saat ini jalan yang sempat dikerjakan tersebut terabaikan.

Namun terkait hal ini PT Rahel Karya Emas baru dibayar uang muka 20 persen, sedangkan 80 persen anggaran paket 6 tersebut tetap pada kas daerah. Adapun paket 6 ini terbagi dibeberapa titik, yaitu pengaspalan jalan di lima ruas jalan, pertama Desa Penapalan, Desa Sungai Keruh, Desa Teluk Rendah, Betung Bedarah Barat, dan Teluk Rendah Pasar. (p08)


This post have 0 komentar

Next article Next Post
Previous article Previous Post

Advertisement