Wednesday, 10 May 2017

author photo
Ahmad Firdaus : Saya Bakal Gelar Aksi di Gedung Dewan 

PORTALTEBO.com - Tugas dan wewenang, serta hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diantaranya, membuat peraturan, penyusunan anggaran dan pengawasan. Hal ini sebagaimana yang telah diatur menurut ketentuan yang berlaku.

Namun pada prakteknya, tidak jarang pula oknum anggota DPRD yang diduga menyalahgunakan kedudukannya dengan cara melakukan profesi ganda. Atau mengintervensi tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) pihak eksekutif, terkait hal-hal tertentu. Bahkan, ada juga oknum anggota dewan yang sama sekali tidak menjalankan tugas dan wewenangnya.

Atas dugaan tersebut, Ahmad Firdaus salah satu aktivis Tebo mempertanyakan kepada Wakil Rakyat (DPRD) Tebo soal tugas, wewenang dan hak anggota dewan. Terutama soal transparansi pengelola Dana Aspirasi masyarakat di daerah pilihan dua (dapil II) yang meliputi 3 kecamatan yakni, Tebo Tengah, Sumay dan Rimbo Ilir.

"Untuk nama wakil rakyat Husni Fachri (Nasdem), Rosmalena (Golkar), Radi Hartono (Golkar), Fachri (PDIP), Karno ( Herindra), Ridwan (PKB), Harmalini (PAN), Pahlepi (Demokrat), saya selaku masyarakat yang telah saudara/i wakil kan selama 3 tahun ini ingin bertanya tentang Dana Aspirasi, "ujar Firdaus sapaan Ahmad Firdaus pada PORTALTEBO.com, Rabu (10/5/2017).

Yang ditanyakan, kata Firdaus, dari mana sumber dana aspirasi rakyat itu?, Seperti apa mekanisme penyaluran dana Aspirasi masyarakat itu agar bisa tepat sasaran?, Siapakah yang menikmati dana Aspirasi itu?.

Seterusnya, sudah sesuaikan seperti yang telah di amanat dalam UU?, Sudahkah terpublikasikan semua kegiatan yg bersangkutan dengan Dana Aspirasi itu?, Berapa kali  Saudara/i dalam 1 Tahun berkunjung ke dapil anda?.

"Pertanyaan ini bakal saya tanyakan langsung keseluruhan anggota dewan Tebo. Dalam waktu dekat ini, saya akan lakukan aksi ke gedung dewan yang terhormat untuk mencari jawaban atas pertanyaan saya ini, "tegasnya.

"Dana Aspirasi kok Tampa sosialisasi, Dana Aspirasi kok Dititipi, Dana Aspirasi kok Punya Pribadi, Dana Aspirasi kok Tampa di Publikasi, "kata dia lagi.

Menurut Firdaus, dalih tentang dana aspirasi dewan dalam bentuk paket-paket proyek adalah sangat fatal. Apalagi bagi oknum DPRD yang memasuki ranah pelaksanaan proyek pada setiap SKPD.

“Tidak ada hak dewan untuk mendapatkan paket-paket proyek, kecuali pihak kontraktor yang sangat berhak selaku rekanan,” ucapannya.

Lalu dia menjelaskan lagi, bahwa memang tidak ada oknum anggota DPRD yang secara kasat mata menjadi kontraktor pelaksana proyek. Tapi mereka, justru berada di balik kontraktor-kontraktor tertentu yang ditunjuk menjadi pelaksana pada setiap proyek yang disebut dengan istilah jatah Dapil.

Tentu modusnya terkait dengan penerimaan fee atas kegiatan paket proyek yang dilaksanakan oleh pikak rekanan yang ditunjuk, dengan memperatasnamakan alasan dana aspirasi dewan dalam bentuk jatah Dapil.

“Jadi ini saya anggap wajar, jika saya sebagai mempertanyakan semua ini, "tuntasnya. (p08) 

This post have 0 komentar

Next article Next Post
Previous article Previous Post

Advertisement