Monday, 20 March 2017

author photo
Beberapa waktu lalu, warga Desa Penapalan Kecamatan Tengah Ilir menahan alat berat milik PT Rahel Karya Emas 
PORTALTEBO.com - Setelah pemberian sanksi blacklist kepada PT Rahel Karya Emas yang mengerjakan Proyek Paket 6 dengan Pagu 10,9 Milyar Rupiah, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Tebo memutus kontrak kerja terhadap perusahaan tersebut.

Ternyata, tindakan DPU Tebo terhadap perusahaan yang telah merugikan masyarakat Tebo ini terus berlanjut. Terbukti, DPU bakal melaporkan perusahaan tersebut ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

"Ini akan kita laporkan ke LKPP, yang jelas kontrak sudah di putus dan sudah di blacklist,"ujar Hendri Nora Kepala DPU Tebo.

Diketahui, Proyek Paket 6 yang dikerjakan PT Rahel Karya Emas dengan Pagu Rp 10,9 Milyar sebelum diputus kontraknya sempat diberikan waktu perpanjangan pengerjaan selama 50 hari. Sayangnya, kesempatan tersebut tidak digunakan untuk menyelesaikan kontrak sehingga menimbulkan gejolak di masyarakat, salah satunya masyarakat Desa Penapalan, Kecamatan Tengah Ilir.

Akibat tidak mampu menyelesaikan pekerjaan, akhirnya DPU Tebo memutus kontrak Paket 6 dan blacklist PT Rahel atas kelalaiannya tersebut, dan saat ini jalan yang sempat dikerjakan itu terabaikan.

"Dengan diputusnya kontrak ini kita dan masyarakat rugi, seharusnya program ini terealisasi dan masyarakat bisa menikmati pembangunan jadi tidak terealisasi, dan kita sudah berikan waktu perpanjangan 50 hari, tapi tidak selesai juga, jadi langkah yang diambil adalah putus kontrak,"ujarnya.

Sementara itu, sebelumnya PT Rahel Karya Emas baru dibayar uang muka 20 persen, sedangkan 80 persen anggaran paket 6 tersebut tetap pada kas daerah. Adapun paket 6 ini terbagi dibeberapa titik, yaitu pengaspalan jalan di lima lokasi, pertama Desa Penapalan, Desa Sungai Keruh, Desa Teluk Rendah, Betung Bedarah Barat, dan Teluk Rendah Pasar.

Sebelumnya, Deby Erwin Ketua PMII Tebo juga menyayangkan pekerjaan PT Rahel Karya Emas di desa Penapalan Kecamatan Tengah Ilir. Bahkan, masyarakat setempat gerah dan emosi. Kegerahan masyarakat ini berujung menahan alat berat milik perusahaan dengan tujuan agar perusahaan tersebut menyelesaikan pekerjaannya.

"Luar biasa Pekerjaan PU yg sangat bobrok ini, ini jelas sangat merugikan masyarakat, sekali lagi kalau ndak sanggup jadi Dinas PU mendingan mundur, lihat tu kondisi jalanya sekrang. Sebentar lagi ndak bisa dilewati kendaraan roda 4,"ketus Deby beberapa waktu lalu.

"Kalau panas debunya sangat tebal, kalian kerja atau tidur, Untuk BPK mohon jalan ini di tindak lanjuti,"pungkasnya. (p07/p08) 

This post have 0 komentar

Next article Next Post
Previous article Previous Post

Advertisement