Saturday, 11 March 2017

author photo
PORTALTEBO.com - Pemberian kepastian hukum terhadap hak masyarakat adat, ulayat, lokal dan masyarakat terpencil (pedesaan) serta masyarakat transmigrasi yang menjadi program prioritas Pemerintahan Zumi Zola Zulkifli – Fachrori Umar mulai dibuktikan dengan dukungan terhadap pemberian akses pertanahan kepada para petani.

Pemberian akses pertanahan kepada 5 (lima) Kelompok Tani Hutan (KTH) yang berada di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi rencananya akan dilaksanakan pada Minggu (12/03/2017) mendatang.

Hal tersebut diungkap oleh Ketua Serikat Tani Nasional (STN) Provinsi Jambi, Mawardi sebagai pendamping kelompok tani di Kabupaten Tebo, Jumat (10/3/2016).

Menurut dia, pemberian akses tanah dalam bentuk Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Tanaman Rakyat kepada petani adalah bentuk perlindungan hukum yang selaras dengan visi Jambi Tuntas.

“Program Perhutanan Sosial berupa Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Hak dan Hutan Adat yang dicanangkan oleh Pemerintah saat ini menjadi alternatif bagi petani yang memanfaatkan kawasan hutan untuk mendapatkan kepastian hukum atau legalitas,” terang Mawardi.

Lebih lanjut, aktivis yang juga pendamping Suku Anak Dalam ini menyampaikan bila pemberian IUPHHK–HTR kepada kelompok tani rencananya akan diserahkan langsung oleh Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian LHK - Hadi Daryanto, dan Gubernur Jambi H. Zumi Zola di Desa Sungai Jernih, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo.

“Kita mengharapkan pemberian HTR ini dapat meningkatkan taraf kesejahteraan petani melalui usaha perkebunanan kayu dan tanaman kehutanan yang bernilai ekonomis sesuai dengan semangatnya, Perhutanan Sosial untuk kesejahteraan rakyat,” jelas Mawardi saat dikonfirmasi.

Melalui kebijakan kali ini ratusan kepala keluarga petani dipastikan memperoleh akses pertanahan seluas 705 Hektar yang berada dalam kawasan hutan khususnya kepada lima kelompok tani hutan (KTH) di Kabupaten Tebo yang memperoleh Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK–HTR) yakni Kelompok Tani Soko Tulang Desa Sungai Jernih, Maju Bersama Desa Tanah Garo, Asa Jaya Desa Lubuk Madarsah, Sarenggam Desa Sungai Jernih, dan Kasang Panjang Desa Sungai Jernih.

Program Perhutanan Sosial ini menurut Mawardi telah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PERMEN-LHK) Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 guna memberikan kemudahan proses penerbitan izin pemanfaatan kawasan hutan oleh petani termasuk dalam kawasan hutan yang telah dibebani izin perusahaan.

Hal Senada disampaikan Agus Pranata, pendamping tani Desa Bungku, Kec. Bajubang, Kab. Batanghari. Dirinya mengatakan bila program Perhutanan Sosial juga menjadi alternatif dalam penyelesaian konflik agraria antara masyarakat dengan perusahaan pemegang izin. Penyelesaian konflik dengan pola kolaboratif (kerjasama) ini menurutnya memberikan peluang kepada petani.

Selain itu menurut Agus, program Perhutanan Sosial ini sejalan dengan semangat konstitusi Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 dimana Negara menjadi regulator yang mengatur pemanfaatan sumberdaya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  Kebijakan ini menjadi bagian  perwujudan dari penataan ulang sector agraria (reforma agraria).

“Karena sebanyak 48 juta jiwa penduduk yang tersebar di 25 ribu desa yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan belum memiliki status yang jelas termasuk desa-desa yang ada di daerah Jambi,” ungkapnya.

Sementara itu Pemerintah telah menargetkan program distribusi tanah dan Perhutanan Sosial sebanyak 12,7 juta Hektar agar bisa mendorong lahirnya keadilan agraria dimana rakyat mendapatkan kesempatan yang sama dan luas dengan perusahaan-perusahaan pemegang izin perkebunan dan kehutanan.

“Perlu political will yang kuat dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mendukung proses percepatan program redistribusi tanah dan Perhutanan Sosial karena baik visi Nawacita dan visi Jambi Tuntas memiliki substansi yang sama pada pemerataan ekonomi dan bukan pertumbuhan ekonomi semata,” jelasnya. (red) 

This post have 0 komentar

Next article Next Post
Previous article Previous Post

Advertisement