Thursday, 23 March 2017

author photo
Oleh : Dony Yusra Pebrianto, SH., MH

“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”, begitulah konsep yuridis yang diatur di dalam Pasal 157 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pilkada). Namun hingga Pilkada serentak Jilid II berakhir, Peradilan Khusus Pemilu sebagaimana dimaksud tidak kunjung terbentuk.

Konsepsi Peradilan Khusus Pemilu

Dengan diputuskannya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 97/PUU-XI/2013 yang pada intinya menyatakan bahwa “Pasal 236 C UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemda dan Pasal 29 ayat (1) huruf e UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat” maka dengan hal tersebut maka dapatlah dikatakan penyelesaian Sengketa Perselisihan hasil Pilkada melalui Mahkamah Konstitusi adalah inkonstitusional. Dalam pertimbangan putusannya MK menyatakan bahwa menyatakan  HYPERLINK "http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18896/mk-sambut-sengketa-hasil-pilkada" pemilihan kepala daerah sesuai Pasal 18 UUD 1945 yang masuk rezim pemerintahan daerah adalah tepat. Meski tidak tertutup kemungkinan pemilihan kepala daerah diatur dalam UU tersendiri, tetapi tidak masuk rezim pemilu seperti diatur Pasal 22E UUD 1945.

Sebab, pemilu menurut Pasal 22E UUD 1945 harus dimaknai secara limitatif untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, presiden dan wakil presiden yang dilaksanakan lima tahun sekali. Dengan begitu, jika memasukkan pemilihan kepala daerah menjadi bagian dari pemilu dan menjadi kewenangan MK tidak sesuai dengan makna original intent dari pemilu.

Pasca putusan MK tersebut sempat terjadi “lempar-lemparan” kewenangan mengadili dan memeriksa perselisihan hasil Pilkada, dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2014 yang ditetapkan menjadi Undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 khususnya pada Pasal 157 yang mengatur bahwa “Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan, peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Pengadilan Tinggi yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung”. Hingga dengan dilakukannya perubahan Pertama atas undang-undang tersebut melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada Pasal 157 Ayat (1) yang mengamanahkan dibentuknya badan peradilan khusus Pemilu dan hingga menjelang dibentuknya peradilan khusus sebagai mana dimaksud maka untuk sementara Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur pada Pasal 157 Ayat (3).

Merujuk kepada ketentuan Pasal 157 Ayat (2) UU Pilkada, keberadaan Peradilan khusus Pemilu ini paling lambat sudah terbentuk paling lambat sebelum Tahun 2027, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 157 Ayat (2) UU Pilkada yang mengatur: “Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional”. Dalam konsepnya Badan Peradilan khusus pemilu ini akan bersifat mandiri dan menjadi peradilan yang hanya khusus menangani perselisihan Pilkada sekalipun nanti dalam konsepnya memungkinkan diberi kewenangan lain sepanjang masih berhubungan dengan Pilkada mengingat keberadaan lembaga Pengawas Pengawas Pemilu yang belum optimal mampu menangani dugaan pelanggaran dalam Pilkada.

Menjadi Ius Constituendum Yang Tak Kunjung Terwujud

Merujuk kepada pendapat Sudiman Kartohadiprodjo Ius Constituendum adalah hukum yang dicita-citakan oleh pergaulan hidup dan negara, tetapi belum merupakan kaidah dalam bentuk undang-undang atau berbagai ketentuan lain.

Sebagai cita-cita hukum tentulah hal tersebut suatu impian atas konsepnya tersebut. Jika merujuk kepada ketentuan Pasal 157 Ayat (2) UU Pilkada memang peradilan khusus sebagaimana dimaksud diamanahkan sudah terbentuk paling lambat hingga dilaksanakannya pemilihan serentak nasional yang “memang” masih lama. Namun, dengan belumnya terbentuk peradilan khusus Pemilu tersebut setidaknya menimbulkan hal-hal sebagai berikut:

Belum adanya kepastian hukum terkait kelembagaan mandiri yang memeriksa dan mengadili khusus perselisihan hasil Pilkada;
Dengan adanya batasan selisih suara sebagai syarat formil pengajuan sengketa perselisihan hasil Pilkada sebagaimana dimaksud pada Pasal 158 Ayat  (1) dan Pasal 158 Ayat (2) UU Pilkada sangatlah menciderai rasa keadilan dan Demokrasi. MK menjadi mahkamah kalkulator dengan mengenyampingkan penegakan hukum dan keadilan substantive.

Mengutip dari artikel Bayu Dwi Anggono (Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi/Puskapsi Universitas Jember) setidaknya ada 2 (dua) pertimbangan utama munculnya klausul Pasal 158 UU Pilkada yakni sebagai suatu bentuk kompromi atau konsensus pembentuk undang-undang akibat saling 'lempar' kewenangan penanganan sengketa hasil Pilkada antara MA dan MK, serta untuk memangkas jumlah kasus sengketa hasil pilkada yang ditangani MK.  Selain itu pertimbangan lainnya yaitu bagian dari upaya pembentuk undang-undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke MK dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar.

Jika seperti itu adanya tentulah hal tersebut sangatlah mengkhawatirkan jika kita lihat dari kacamata demokrasi yang demokratis dan keadilan. Betapa tidak, demokrasi yang demokratis serta rasa keadilan harus terkekang karena suatu ambang batas yang terlahir karena alasan untuk membatasi jumlah perkara perselisihan hasil Pilkada yang diajukan ke MK.

Sehubungan dengan hal tersebut, diakhir tulisan ini Penulis berpandangan demi tercapainya tujuan demokrasi yang demokratis dan terpenuhinya rasa keadilan sebagai perwujudan law enforcement dalam penyelenggaraan Pilkada perlu hal-hal sebagai berikut:

Untuk memberikan kepastian hukum terhadap demokrasi yang demokratis dan memenuhi rasa keadilan dalam penyelenggaraan Pilkada, perlu untuk sesegera mungkin membentuk Badan Peradilan Khusus Pemilu;
Badan Peradilan Khusus Pemilu tersebut harus bersifat mandiri dan tetap demi tercapainya asas dan tujuan lembaga peradilan;
Badan Peradilan Khusus Pemilu tersebut memeriksa dan mengadili permohonan sengketa perselisihan hasil Pilkada tanpa perlu adanya syarat formil batasan selisih suara maksimal dalam proses pengajuan permohonannya;
Badan Peradilan Khusus Pemilu sebagaimana dimaksud menjadi badan peradilan administrative Pemilu yang menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada dan juga terhadap sengketa administrative Pilkada dalam proses Pilkada khususnya terhadap keputusan penyelenggara Pilkada.

Semoga dengan terwujudnya ius constituendum tersebut melahirkan Pilkada yang demokratis dan tentunya memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum.

*Penulis adalah Tenaga Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Jambi Wakil Ketua Bidang Hukum, Advokasi, dan HAM PW Pemuda Muhammadiyah Provinsi Jambi.

This post have 0 komentar

Next article Next Post
Previous article Previous Post

Advertisement