Thursday, 2 March 2017

author photo
PORTALTEBO.com - Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Olak Gedong Melako Intan (OGMI) Kelurahan Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, ingin mengaudit keuangan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT.Persada Alam Hijau (PAH).

Keinginan pengurus KUD OGMI ini sudah menjadi kesepakatan pertemuan antara menejemen PT.PAH dan pengurus koperasi yang difasilitasi oleh Sekda Tebo, Asisten Administrasi dan Umum Setda Tebo, Kadis PM PTSP, koperasi dan UKM Tebo, Kadis perkebunan, Peternakan dan Perikanan Tebo, Kakan Kesbangpol Tebo, Kabag Hukum Setda tebo, Polres Tebo, Camat Tebo Ilir, menejemen PT.PAH dan pengurus KUD OGMI.

"Sebelum pembagian hasil kita akan melakukan audit keuangan PT.PAH sejak perusahaan berdiri. Dan ini sudah menjadi salah satu point kesepakatan bersama dengan menejemen PT.PAH," ujar Ishak, ketua KUD OGMI saat dikonfirmasi usai pertemuan diruang Sekda Tebo, kamis (2/3/2017).

Terkait permintaan pihak perusahaan agar pihak koperasi segera membuka portal (segel) oleh ratusan petani saat aksi unjuk rasa tertanggal 4 Januari 2017 lalu, dirinya mengatakan terlebih dahulu akan melakukan pertemuan dengan anggota atau petani PT. PAH.

"Kita memang berencana akan membuka portal tersebut, namun sebelumnya kita akan melakukan musyawarah dengan anggota yang lain, yang rencananya akan dilaksanakan besok pagi (Jumat 3/3/2017) yang akan difasilitasi oleh Bapak camat Tebo Ilir," tambahnya.

Diakuinya, memang disatu sisi pengurus KUD OGMI ingin petani menerima penghasilan sebagaimana perjanjian awal. Namun disisi lain pengurus juga mempertimbangkan nasib ratusan karyawan tetap maupun BHL yang menggantungkan hidupnya diperusahaan PT.PAH tersebut. Jika perusahaan tidak melakukan aktivitas dalam jangka waktu yang lama dikwatirkan karyawan yang terkena imbasnya, bisa saja karyawan akan di PHK karena perusahaan tidak sanggup membayar gaji mereka.

"Kalau tidak diaudit bagaimana kita bisa tahu bagaimana keuangan pihak perusahaan tersebut sebenarnya. Kalau tidak diaudit mohon maaf bukannya nuduh namun bisa saja masalah hasil dan keuangan yang disampaikan itu adalah rekayasa," katanya lagi.

Sementara, Drs. H. Abu Bakar, M.Si, Sekda Tebo mengatakan, pemerintah dalam permasalahan ini berkewajiban melindungi investor sebagai penanam saham di Kabupateb Tebo, namun disisi lain pemerintah juga harus mengayomi petani.

"Merupakan kewajiban juga bagi perusahaan untuk mensejahterakan masyarakat, kegiatan yang dilakukan oleh pihak perusahaan tidak lain untuk kesejahteraan petani. Saya minta kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan kepala dingin, kesampingkan dulu kecurigaan dan prasangka- prasangka yang bukan-bukan dari masing- masing pihak," pungkasnya. (p07) 

This post have 0 komentar

Next article Next Post
Previous article Previous Post

Advertisement