Thursday, 2 March 2017

author photo
PORTALTEBO.com - Adanya gugatan terhadap hasil Pilkada Tebo pada 15 Februari 2017 oleh pasangan calon Hamdi-Harmain, KPU Tebo terpaksa mengundurkan jadwal hingga ada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Seharusnya penetapan calon terpilih Pilkada Tebo 2017 pada 8 Maret 2017 mendatang. Karna paslon Hamdi-Harmain melakukan gugatan ke MK, jadwal penetapan calon terpilih diundur sampai asa keputusan dari MK, "ujar Ketua KPU Tebo melalui Komisioner Ahdiyenti, Kamis (2/3/2017).

Ahdiyenti mengatakan, saat ini pihaknya tengah mempersiapkan tengah mempersiapkan seluruh alat bukti dan kelengkapan lainnya. Hal ini dilakukan sesuai permintaan dari KPU RI.

"Saat ini kita mengikuti intruksi dari KPU RI, kita diminta menyiapkan alat bukti dan lainnya untuk menghadapi gugatan,"kata dia.

Sementara itu untuk diketahui bahwa sebelumnya pada Jumat 24 Februari 2017 lalu kuasa hukum Hamdi-Harmain melakukan pendaftaran ke MK. Sri Asteti Devisi Hukum beberapa waktu lalu menjelaskan bahwa Hamdi-Harmain telah melakukan pendaftaran gugatan ke MK.

"Iya, Hamdi-Harmain mendaftar gugatan ke MK, kemungkinan registrasi senin (senin lalu,red),"ujar Sri Asteti beberapa waktu lalu.

Saat ditanya mengenai kesiapan KPU Tebo dalam menjalani proses gugatan ini, diakui Sri Asteti bahwa pihak KPU Tebo telah bersiap, dan akan menjalani sesuai prosedur.

"Kita jalani, dan kita sudah bersiap,"terang Sri Asteti singkat.

Seperti diketahui pada situs Mahkamah Konstitusi bahwa gugatan Hamdi-Harmain yaitu urutan ke 11 dengan pokok permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tebo dengan pemohon Hamdi-Harmain dan kuasa pemohon Mudrika S.H, M.H.

Dimana dalam Rapat pleno penghitungan suara hasil rekapitulasi Pilkada serentak 2017 pasangan Suka-Syahlan unggul di Pilkada Tebo. Sementara itu saksi pasangan calon Hamdi-Harmain mengajukan keberatan dalam formulir DB 2.

Saksi pasangan calon nomor satu Hamdi-Harmain, Syamsurizal yang akrab disapa Iday usai pleno dikonfirmasi harian ini menjelaskan bahwa poin keberatan yang diajukan melalui formulir DB 2 yaitu mulai terkait DPT maupun adanya masyarakat aliran batanghari yang tidak mendapatkan hak pilihnya.

"Mulai dari DPT yang mengalami pengurangan sekitar 15 Ribu dari DPT Pilgub sebelumnya, selain itu juga adanya 27 Ribu masyarakat aliran batanghari yang tidak bisa memberikan hak suaranya, bahkan terdapat 9 Ribuan mata pilih ganda. Semua itu dinilai merupakan upaya sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan oleh KPU, dan terkait hasil ini kami akan mengajukan gugatan ke MK, sedangkan proses pilkada yang dilakukan penyelenggara akan kami ajukan gugatan ke DKPP,"pungkasnya. (p09) 

This post have 0 komentar

Next article Next Post
Previous article Previous Post

Advertisement