Tuesday, 22 November 2016

author photo

Tulisan ini dikutip dari situs media online tirto.id yang ditulis oleh Wisnu Prasetya Utama yang di posting pada Jumat 21 Oktober 2016.

Apakah media boleh menyampaikan dukungannya secara terbuka pada kandidat tertentu dalam pemilihan umum? Kalau berkaca pada Amerika Serikat, jawabannya boleh. Secara tradisi, sebagian besar media di Amerika Serikat selalu memberikan dukungan terbuka kepada kandidat yang ia dukung melalui sikap editorial.

Wisnu Prasetya Utama
--------------------------------------------------------------
Apakah media boleh menyampaikan dukungannya secara terbuka pada kandidat tertentu dalam pemilihan umum? Kalau berkaca pada Amerika Serikat, jawabannya boleh. Secara tradisi, sebagian besar media di Amerika Serikat selalu memberikan dukungan terbuka kepada kandidat yang ia dukung melalui sikap editorial. Media-media yang cenderung konservatif akan merekomendasikan para pembacanya untuk memilih kandidat dari partai Republik. Sementara media-media yang cenderung liberal akan merekomendasikan kandidat dari partai Demokrat.

Dalam pemilihan umum 2016 ini (sampai artikel ini ditulis) setidaknya sudah ada 30 media besar yang mendukung Hillary Clinton, sementara itu sama sekali belum ada media yang mendukung Donald Trump. Menariknya, sebagian media melanggar tradisinya sendiri dalam pemilu kali ini. Misalnya saja koran Dallas Morning News dan Arizona Republic yang merekomendasikan Hillary Clinton meskipun puluhan tahun belakangan selalu mendukung kandidat dari partai Republik.

Bagaimana dengan di Indonesia?

Jauh berbeda. Tradisi jurnalisme di Indonesia – tepatnya sejak era Orde Baru –  tidak memungkinkan media menyampaikan dukungan politik secara terbuka dalam editorialnya. Pangkalnya, wacana arus utama yang muncul adalah jurnalis dan media harus bersikap netral dan tidak memihak. Konsekuensinya, media yang berpihak kepada kandidat tertentu akan dianggap menyalahi etika jurnalistik, betapapun berusaha memisahkan antara sikap editorial dan ruang redaksi. Maka ketika ada media yang memberikan dukungannya secara terbuka – misalnya seperti Jakarta Postyang mendukung Jokowi secara terbuka pada 2014 –  ia akan segera dituding macam-macam.

Sebenarnya ada ironi yang terlihat jelas di sini. Tanpa menunjukkan dukungan terbuka dalam editorial, banyak media yang secara sadar telah berpihak kepada kandidat tertentu dalam pemilihan umum. Hal ini bisa dianalisis dari teks-teks berita yang dikeluarkan. Bukankah teks berita adalah manifestasi paling nyata dari keberpihakan tersebut? Artinya, mereka malu-malu kucing mendukung dan bersembunyi di balik jargon netralitas jurnalistik.

Jika ditarik lebih jauh, ironi semacam ini sebenarnya menunjukkan kegamangan media-media di Indonesia. Hampir 20 tahun pasca kebebasan pers sebagai konsekuensi reformasi hanya menguatkan bahwa media telah jatuh dari cengkeraman negara ke tangan cengkeraman oligarki pemilik modal. Selama hampir 30 tahun di bawah Orde Baru dibonsai peran sosial-politiknya, media tidak boleh mengkritik pemerintah, dan apalagi bersikap partisan. Ancaman beredel menanti mereka yang ngeyel.

Masa-masa tersebut menjadi salah satu dekade yang melelahkan bagi media di Indonesia. Pengalaman represi negara yang traumatik, rendahnya jaminan keamanan terhadap bisnis media, serta pasar media yang berkembang pesat. Dalam kondisi semacam ini hanya ada dua pilihan: memiliki kebebasan bersikap termasuk menunjukkan sikap politik yang rawan mengundang represi dan pemberedelan, atau patuh terhadap negara yang menjamin kemakmuran. Tak banyaknya pilihan yang tersedia memaksa pers untuk melakukan ekspansi dan diversifikasi secara ekonomi.

Pelan-pelan jurnalisme dihilangkan elan partisipatorisnya. Jurnalis teralienasi dari berita-berita yang ia tulis sendiri. Maka, seperti disebut di atas, pelan-pelan kita dihadapkan pada wacana dominan bahwa media harus bebas dari kepentingan politik. Netralitas menggantikan independensi. Wacana arus utama semacam ini tentu abai pada kondisi ekonomi politik yang senantiasa membuat media tidak mungkin berada pada posisi netral.  

Akhirnya tibalah kita dalam kondisi hari ini ketika media malu-malu menyuarakan kepentingan politik pemiliknya. Bersembunyi di balik jargon netralitas, padahal berita-beritanya menunjukkan keberpihakan tanpa syarat. Bahkan di musim kampanye pemilu seperti saat ini, ia malih rupa menjadi “mesin pemenangan” kandidat tertentu.

Dalam cuaca semacam itu menurut saya akan menarik kalau media-media mau menampilkan dukungan mereka secara terbuka melalui editorialnya. Meski perlu digarisbawahi dengan tebal bahwa dukungan terbuka semacam ini tidak berarti mengorbankan independensi dan partisan dengan serampangan melanggar prinsip-prinsip jurnalistik. Tidak berarti juga mengembalikan dunia media pada dekade 50-an ketika media diwajibkan berafiliasi dengan partai politik dan sesama media sering berpolemik secara brutal.

Sebagai catatan tambahan, dukung-mendukung secara terbuka ini hanya bisa berlaku di koran atau media daring online. Tidak di TV. Pangkalnya, televisi bersiaran menggunakan frekuensi publik yang harus dibatasi secara ketat penggunaannya. Dalam kerangka ini, KPI sebagai regulator penyiaran wajib memastikan bahwa televisi bisa bertindak objektif dan wajib menayangkan secara seimbang porsi dua kandidat. Di Amerika, FCC (KPI-nya Amerika Serikat) melarang stasiun televisi menunjukkan dukungan terbukanya kepada kandidat tertentu.

Inti dukungan terbuka tersebut sebenarnya sederhana: kejujuran. Sikap terbuka media bisa membantu pembaca untuk mengukur bias yang kemungkinan besar muncul. Dengan jujur menyampaikan dukungan terbuka, sejak awal ia tidak membohongi pembaca. Dengan begitu pembaca juga bisa mengukur dan menilai apakah ketika media memberikan dukungan secara terbuka ia tetap akan menjaga etika jurnalistik dalam menjalankan peliputannya, atau justru mengorbankan hal-hal tersebut atas nama dukungan kepada kandidat.

Di Amerika Serikat, pengelola Arizona Republic mendapatkan ancaman pembunuhan karena mendukung Hillary Clinton. Ia juga kehilangan banyak pembaca yang memilih menghentikan langganannya. Toh itu tidak mengubah dukungan pengelolanya kepada Hillary dan menjelaskan dengan argumen-argumen rasional mengapa ia melanggar tradisi puluhan tahun.

Ini menjadi bagian yang paling penting, editorial yang berisi dukungan terbuka mestinya selalu disampaikan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional. Dengan demikian ia juga menjadi semacam pendidikan politik dan panduan bagi publik untuk memilih kandidat terbaik. Sekaligus di saat yang bersamaan membantu pembaca melihat apakah dukungan media itu didasarkan pada pertimbangan matang atau sekadar kepentingan tertentu.

*) Opini kolumnis ini adalah tanggungjawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi tirto.id.

Sumber : tirto.id 

This post have 0 komentar

Next article Next Post
Previous article Previous Post

Advertisement