Sunday, 13 November 2016

author photo
PORTALTEBO.com - Buntut dari beberapa aksi masa terkait sejumlah permasalahan antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Persada Alam Hijau (PAH) Kelurahan Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, akhirnya membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tebo gerah. Bahkan Pemkab Tebo menganggap salah satu akar permasalahan yang terjadi disebabkan ketidaktransfaranan pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Olak Gedong Melako Intan (OGMI) sebagai mitra perusahaan kepada petani.

"Sejak pembentukan pengurus KUD OGMI tahun 2007 silam, laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang kami terima hanya satu kali yaitu laporan RAT tahun 2013," kata Zulkarnain, Kadis Perindagkop dan UKM Tebo.

Lanjutnya, maka dari itu kami minta KUD OGMI segera melaksanakan Rapat Anggota (RA) untuk membentuk kepengurusan koperasi yang baru. Hal itu sebagaimana surat permintaan dari petani kepada badan pengawas koperasi OGMI yang ditembuskan ke kami beberapa waktu lalu.

"KUD OGMI diultimatum untuk segera melaksanakan RA untuk pembentukan kepengurusan yang baru. Ini paling lambat akhir November 2016 ini. Jika tidak dilaksanakan, KUD OGMI terpaksa akan kami bekukan dan untuk sementara akan diambil alih pemerintah," tegasnya.

"Hal ini sudah kami sampaikan secara tertulis kepada pengurus KUD OGMI. Bahkan tadi (kemarin, red) secara lisan pun sudah disampaikan kepada badan pengawas dan pengurus koperasi," kata kadis lagi.

Terpisah, Baihaki, salah seorang petani menyambut baik sikap tegas Pemkab Tebo yang mendesak pengurus koperasi agar melaksanakan rapat anggota.
"Kami sudah meminta kepada badan pengawas KUD OGMI untuk segera melaksanakan Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) untuk membentuk kepengurusan koperasi yang baru, baik secara lisan maupun secara tertulis bahkan sudah ditanda tangani lebih dari 20 persen anggota Koperasi," ujarnya.

Dikatakannya bahwa sesuai anggaran dasar KUD OGMI RALB bisa dilaksanakan apabila bila ada permintaan tertulis dari sedikitnya 20 persen dari jumlah anggota.

"Terlepas dari ancaman pembekuan oleh pemerintah jika tidak melaksanakan rapat anggota sampai akhir bulan ini, badan pengawas juga memang harus melaksanakan RALB karena persyaratan untuk melaksanakan RALB tersebut tersebut sudah kami penuhi," tambahnya.

"Jadi sekali lagi kami tegaskan  bahwa petani atau anggota meminta badan pengawas untuk melaksanakan RALB bukan rapat anggota tahunan (RAT) atau rapat yang lain," katanya lagi.

Dirinya meminta kepada Pemkab Tebo dalam hal ini Disperindagkop dan UKM Tebo untuk melakukan tindakan tegas dalam melakukan pembinaan kepada KUD OGMI sesuai peraturan perundang- undangan koperasi.

"Jangan seperti rapat tahun 2013 yang dilaksanakan awal tahun 2014 lalu, yang ditulis diundangan dan yang dibahas lain, yang dilaporkan kedinas koperasinya lain lagi. Itu pun sebagian daftar hadir yang dilampirkan di laporan RAT tersebut entah diambil mana. Hendaknya kali ini kejadian seperti ini tidak terulang lagi," pungkasnya. (p07)


This post have 0 komentar

Next article Next Post
Previous article Previous Post

Advertisement