Wednesday, 10 August 2016

author photo
PORTALTEBO.com - Sepertinya kasus dugaan penggelapan dana silva Desa Tambun Arang Kecamatan Sumay sebesar Rp 25 juta, yang dilakukan Halim Hafiz Kepala Desa Tambun Arang yang notabene sebelumnya adalah Penyuluh Agama, belum menemukan penyelesaian. Pasalnya, hingga saat ini pihak Inspektorat Tebo belum melakukan audit terkait penggelapan dana silva tersebut.

Teguh Arhadi Inspektur Kantor Inspektorat Kabupaten Tebo, saat dikonfirmasi membenarkan jika pihaknya belum melakukan audit internal terkait persoalan itu. Namun, dia mengaku jika sudah menghubungi yang bersangkutan untuk mengklarifikasi terkait dugaan penggelapan itu.

Sayangnya, lanjut dia, hingga saat ini belum ada upaya atau niat baik dari yang bersangkutan untuk mengklarifikasi dugaan penggelapan tersebut. "Kita tunggu sampai minggu ini. Jika yang bersangkutan tidak juga menghadap untuk klarifikasi, terpaksa kita turunkan tim ke lapangan untuk lakukan audit," kata Inspektur Inspektorat Tebo, Rabu (10/8/2016).

Diketahui, kejadian yang mencoreng wajah pemerintahan desa dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Tebo kembali terjadi, bahkan juga membawa nama Kementerian Agama sebagai instansi terpandang. Dimana Kepala Desa yang notabene sebelumnya adalah Penyuluh Agama ini diduga Gelapkan dana Silva Desa Tambun Arang sebesar Rp 25 Juta.

Terkait hal ini Kepala BPD Tambun Arang Kecamatan Sumay melalui Anggotanya Iftah Lutfi Al Ansori mengatakan bahwa pihaknya sangat resah dengan tindakan yang dilakukan oleh Kades Terpilih Desa Tambun Arang Halim Hafiz, dimana dalam berkas dan bukti yang di miliki BPD yang bersangkutan sudah mengundurkan diri dari Kepala Desa dan memilih status PNS sebagai Penyuluh Agama namun masih tetap menggunakan asset dan kewenangan selaku kepala desa.

"Jadi begini, kita BPD sudah Musyawarah dan menerbitkan surat dengan nomor 16/BPD/TA/VIII/2016 yang isinya tentang pelaporan Kepala Desa Tambun Arang ke Kantor Inspektorat Tebo terkait masalah dana silva 25 juta yang dicairkan tanggal 27 Juli disaat ia sudah mengundurkan diri, laporan sudah kita masukkan,"ujar Iftah Lutfi Al Ansori pada Senin (1/8/2016) kemarin.

Disampaikannya lagi secara rinci laporan yang di sampaikan ke Inspektorat yaitu tentang pencairan dana silva desa pada tanggal 27 Juli, kemudian pengunduran dirinya yaitu tanggal 12 Juli, dimana pengunduran dirinya itu dilaporkan ke camat Sumay, dan di umumkan kepada seluruh warga tanggak 15 Juli sekaligus dengan pembuatan surat usulan pengunduran diri.

"Jadi kalau kita lihat bukti dan surat yang ada, kades ini mencairkan dana silva disaat ia tidak lagi menjabat sebagai Kepala Desa,"imbuhnya.

Sedangkan laporan yang dilayangkan ke Kabag hukum Sekda Tebo tentang masalah perangkat desa yang diangkat oleh Kades, dimana dalam edaran camat Sumay tanggal 16 Juli dijelaskan bahwa perihal pengangkatan perangkat desa, melalui rekomendasi camat. Namun pada tanggal 13 Juli Kades Halim minta rekomendasi dari Camat, lalu tanggal 14 Juli rekomendasi turun,  saat itu pula serempak diserahkan Kades Halim dengan surat pengunduran dirinya tersebut.

Dimana dalam surat pengunduran diri ke Bupati tercatat pada tanggal 12 Juli, dan akhirnya pada tanggal 15 Juli BPD mengumumkan pengunduran diri dan membuat berita acara. Hanya saja dari kejadian dan berkas yang ada Camat Sumay mencabut rekomendasi karena bertentangan dengan surat pengunduran tanggal 12 Juli oleh Kades.

"Banyak kejanggalan dalam hal ini, jadi kades membentuk perangkat desa di saat ia tidak lagi menjabat kades, sebab ia sudah mengundurkan diri, anehnya lagi 27 Juki Kades Halim ngundang perangkat desa pakai stempel desa, isi tentang perangkat desa. Jadi atas hal itu kami melaporkan hal ini ke Kabag Hukum Setda Tebo untuk mempertanyakan legalitas perangkat desa,  dan saat ini kades masih akrif dan semua aset masih dengannya,"tukasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya bahwa Kepala desa Tambun Arang, Kecamatan Sumay, yang baru saja dilantik pada bulan juni 2016 kemarin, diduga cairkan dana silva ADD tahun 2015 tanpa dokumen. Pasalnya, silva ADD tahun 2015 lalu yang seharusnya ada di saldo sebesar 46 juta, dan kini tinggal 21 juta.

Salah satu warga desa Tambun Arang yang tidak mau namanya disebutkan mengatakan bahwa silva ADD tahun lalu sudah dicairkan tanpa ada dokumen. Bahkan, uang yang dicairkan tersebut tidak diketahui kegunaannya untuk apa.

"Dicairkannya 25 juta, bukti pencairannya ada, tapi warga disini tidak tau uang itu pakek kemana," katanya, pada senin (18/7) lalu.

Terkait hal itu, Sekretaris BPMPD Tebo, Suyadi, mengatakan bahwa informasi dari warga memang ada, tapi belum terima laporan resmi dari BPD. "Kalo soal itu memang saya ada dengar, tapi pastinya nanti kita koordinasi dengan pihak inspektorat," sebutnya.

"Karena merekalah (inspektorat,red) yang punya wewenang untuk melakukan pemeriksaan," timpalnya lagi.

Sementara itu, pihaknya mengusulkan jika memang terjadi kesalahan atau temuan terkait dana desa, harusnya dikembalikan saja. "Kalau memang telah dicairkan, mohon dikembalikan. Karena itu uang negara bukan pribadi," ucapnya lagi.

Suyadi juga menegaskan jika terbukti ada dugaan penyalahgunaan dana desa, secepatnya dikembalikan sebelum melebihi batas waktu yang ditentukan. "Kalau lewat 60 hari, ya proses hukumlah lagi," katanya.

Sejauh ini kata dia, pihaknya masih menunggu laporan pemeriksaan dari pihak inspektorat. "Untuk jelasnya koordinasi saja ke inspektorat. Mereka yang punya kewenangan untuk melakukan apakah ada dugaan penyimpangan atau tidak," tuntasnya. (p08) 

This post have 0 komentar

Next article Next Post
Previous article Previous Post

Advertisement