Tuesday, 12 July 2016

author photo
PORTALTEBO.com - Selain Dikenakan biaya hingga Rp 1 juta untuk pembuatan Surat Perintah Kerja (SPK) di Dinas Dikbudpora Tebo, pembuatan SPK tersebut dikerjakan di rumah salah satu konsultan, atau bukan di kantor atau di instansi pemerintah.

"Tidak tahu apa dasarnya. Buat SPK dikenakan biaya. Juga buatnya di rumah konsultan yang dijadikan kantor, "ujar beberapa rekanan pada PORTALTEBO.com.

"Seharusnya SPK kan di buat di kantor intansi yang bersangkutan, bukan di rumah apalagi si kantor konsultan," tukasnya.

Diketahui, beberapa rekanan yang mengerjakan proyek di Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Kabupaten Tebo, harus mengeluarkan biaya hingga Rp 1 juta untuk biaya pembuatan Kontrak kerja, atau surat perintah kerja (SPK). Hal ini dikatakan oleh salah satu rekanan yang mengerjakan proyek di Dinas tersebut.

Informasi yang dihimpun PORTALTEBO.com, SPK untuk proyek dengan nilai dibawah Rp 50 juta dikenakan biaya sebesar Rp 500 ribu. Sedangkan proyek dengan nilai diatas Rp 50 juta dikenakan biaya sebesar Rp 1 juta.

"Iya bang. Buat SPK kita harus bayar. Bayarnya tergantung besarnya proyek. Kalau diatas 50 juta, kita harus bayar sampai 1 juta" ujar beberapa rekanan kepada PORTALTEBO.com.

Yang menjadi pertanyaan, lanjut rekanan ini, apa dasar pihak Dinas Dikbudpora mengenakan biaya untuk pembuatan SPK tersebut. "Kita bingung apa dasarnya. Kok pembuatan SPK dikenakan biaya," pungkasnya. (tim) 


This post have 0 komentar

Next article Next Post
Previous article Previous Post

Advertisement