Tuesday, 28 June 2016

author photo
Ilustrasi 
PORTALTEBO.com - Tidak sedikit warga mulai mencemaskan terkait perubahan nomenklatur dampak UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang dimana menjadikan pihak Dinas ESDM Kabupaten tidak lagi memiliki kewenangan pengawasan. Pasalnya dikhawatirkan operasi pekerjaan batu bara abal-abalan tanpa memperhatikan dampak lingkungan semakin menggila.

"Dulu saja masih sulit di awasin, takutnya kalau jarang di awasi malah semaunya aja, yang rugi kita, lingkungan kita bisa rusak kalau nanti tidak sesuai dengan apa yang dianjurkan paska penambangannya,"sebut beberapa warga yang enggan identitasnya dipublikasikan pada PORTALTEBO.com.

Terkait hal ini Kabid Dinas ESDM Tebo Hendriyanto saat dikonfirmasi membenarkan bahwa kewenangan pengawasy saat  ini di provinsi, dalam artykabupaten tidak punya kewenangan lagi.

"Ini sudah berlangsung sejak pertengahan tahun lalu, saat itu ada anggarannya kita, nah kalau tahun ini anggarannya memang sudah ditiadakan, pengawasan sekarang dipegang provinsi,"ungkapnya.

Saat ditanyai perihal pengawasan yang dilakukan oleh provinsi pun, pihaknya sejauh ini pun belum mengetahui kapan waktunya, karena sejak awal tahun belum ada jadwal pengawasan untuk perusahaan di Tebo. Hanya saja menurutnya ada penggiliran pengawas dari Provinsi.

"Setau kita pengawasannya bergantian setiap kabupaten, tapi Tebo belum dapat giliran, kalau dari jadwalnya, giliran Tebo di bulan Agustus nanti,"imbuhnya.(p09) 

This post have 0 komentar

Next article Next Post
Previous article Previous Post

Advertisement